Penundaan Pengesahan APBD 2017 Bentuk Ketidak-Percayaan Diri Pemkot Batu

SURYAMALANG.COM, BATU - Terjadinya penundaan pengesahan APBD 2017 dinilai sebagai bentuk kurang percaya dirinya Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kekhawatiran akan gagalnya program kegiatan dalam
APBD dengan nilai miliaran Rupiah sehingga menjadi dana SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran).

Ketua Good Governance Activator Alliance (GGAA) Jatim, Sudarno mengatakan, kondisi itu bisa diperhatikan dari kegagalan proyek kegiatan Smartcity Kota Batu yang dialokasikan anggaran hingga Rp 10 miliar. Program kegiatan itu gagal dilaksanakan setelah dalam pelelangan semua peserta dinyatakan tidak memenuhi kriteria persyaratan. Namun di balik hal itu lebih disebabkan oleh pendeknya waktu pelaksanaan program kegiatan.

"Itulah mengapa Pemkot Batu dan DPRD hati-hati sehingga berulang-ulang menunda pengesahan APBD 2017 dengan alasan masih dilakukan penyempurnaan," kata Sudarno, Selasa (13/12/2016).

Seharusnya, menurut Sudarno, kalaupun program kegiatan tersebut dinilai bisa dilaksanakan karena manfaat bagi masyarakat sangat besar maka harus dilaksanakan apapun risikonya. Namun karena sejak awal program itu dinilai manfaatnya masih diragukan maka dipastikan dalam pelaksanaan kurang serius.

Bahkan, bila dipaksakan program harus dilaksanakan berdampak pada pejabat pelaksana merasa tidak mampu dan mengundurkan diri dari jabatannya. Karena hingga sekarang ini informasinya jumlah pejabat Pemkot yang mundur dari jabatannya terus bertambah.

"Itulah yang terjadi di Pemkot Batu menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Batu sekarang ini, dan berdampak pada APBD," ucap Sudarno.

Memang, diakui Sudarno, ditengah tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Batu sekarang ini banyak kepentingan politik dalam berbagai hal di Kota Batu. Di mana banyak program kebijakan dalam APBD yang diduga dilatar-belakangi kepentingan politik. Hal itu bisa dilihat dari pembahasan RAPBD 2017 yang informasinya hanya dibahas oleh tiga Parpol pendukung Pemkot Batu. Sedangkan empat Fraksi DPRD tidak ikut dalam pembahasan RAPBD 2017.

"Apakah kondisi itu benar atau tidak kami belum menerima kepastian atas informasi tersebut. Kalau informasi itu benar maka wajar APBD 2017 akan terjadi penundaan untuk mengakomodir kepentingan Fraksi yang bersedia membahasnya," tandas Sudarno.

Seperti diketahui, APBD 2017 Kota Batu mengalami beberapa kali penundaan pengesahan. Awalnya, paripurna pengesahan APBD 2017 dijadwalkan pada tanggal 30 November, namun gagal. Selanjutnya dijadwalkan pada 5 Desember tapi gagal. Dijadwalkan lagi pada 9 Desember dan gagal kembali. Paripurna pengesahan APBD 2017 dijadwalkan lagi, Rabu (14/12/2016).