Dua Bulan Terbentuk, Satgas Dana Desa Sudah Terima 30 Pengaduan, Ada Kasus yang di Malang?

SURYAMALANG.COM, BLIMBING - Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa  telah menerima sekitar 30 pengaduan sejak dibentuk Juli 2017.

Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto di sela-sela Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kota Malang, Senin (28/8/2017).

"Baru dibentuk Juli lalu, belum banyak. Ada 30-an pengaduan yang kami terima," ujar Bibit.

Semua pengaduan itu, selanjutnya dipilah.

Pemilahan diikuti dengan analisa terhadap pengaduan terkait dana desa itu.

"Setelah dianalisis dan dipilah-pilah, barulah disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang," lanjut eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Jika dari hasil analisa ditemukan dugaan tindak pidana, maka disampaikan ke aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan.

Jika pengaduan ada terkait administrasi maka diteruskan ke Inspektorat setempat.

Jika persoalan timbul karena regulasi, maka diteruskan ke pembuat kebijakan atau regulasi.

Menurutnya, ada tiga persoalan yang rentan menimbulkan persoalan di Dana Desa.

Persoalan itu ada di pencairan yang tersendat, penyalahgunaan, dan penyimpangan.

Persoalan pencairan yang tersendat, beberapa kali dikarenakan masalah regulasi, persoalan teknis, dan manajemen yang tidak benar.

Bibit menilai, di setiap tahapan pelaksanaan Dana Desa masih ada ditemukan kelemahan, mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

"Karena itu diperlukan pelatihan, terutama untuk manajemen supaya lebih baik. Regulasi juga berperan penting untuk memperbaiki kelemahan ini," tegasnya.

Pemerintah pusat kini menggelontorkan dana besar dalam bentuk Dana Desa ke seluruh desa di Indonesia.0\

Jika pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa (DD), pemerintah daerah juga masih ada yang mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di beberapa tempat, ditemukan laporan penyalahgunaan DD ataupun ADD ini.