Program Seragam Gratis Kota Malang jadi Sorotan, Disdikbud Evaluasi Sistem Distribusi

SURYAMALANG.COM, MALANG – Program seragam gratis untuk siswa sekolah negeri di Kota Malang menjadi sorotan DPRD.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita sebelumnya menilai distribusi seragam perlu mempertimbangkan kondisi kemampuan siswa berdasarkan data yang valid, bukan dipukul rata.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyatakan pihaknya akan menjadikan masukan dewan sebagai bahan evaluasi program di tahun mendatang. 

“Memang untuk kemarin program ini satu untuk sekolah negeri, tidak melihat mampu dan tidak mampu. Evaluasi oke, ini akan saya pakai dasar untuk ke depan di 2026. Kami juga nanti akan duduk bareng teman-teman dewan lalu saya laporkan ke pimpinan,” kata Suwarjana, Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan berdampak pada perubahan formulasi program.

Tidak hanya memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu, Disdikbud juga berencana mengikutsertakan sekolah swasta dalam program seragam gratis mulai 2026. 

“Sekolah swasta pun juga butuh. Jadi di 2026 nanti formulasi kami akan mengikutkan swasta untuk gratis juga,” ujarnya.

Selain seragam utama merah putih dan biru putih, siswa SD dan SMP juga akan mendapatkan seragam pramuka.

Terkait kebutuhan anggaran, Suwarjana menyebut tahun ini Disdikbud telah mengalokasikan Rp 6 miliar untuk seragam gratis sekolah negeri. 

Jika swasta diikutsertakan, kebutuhan akan bertambah sekitar Rp 2 miliar.

“Untuk sementara di 2025 anggaran seragam sudah dialokasikan Rp 6 miliar. Nanti bersama tim anggaran dan sinergi dengan teman-teman dewan, kami akan ajukan tambahan anggaran,” pungkasnya.

Ada 195 sekolah di Kota Malang yang akan menerima seragam gratis.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai pendistribusian bantuan perlu berbasis data yang lebih akurat agar tepat sasaran, terutama bagi warga tidak mampu.

“Malang ini punya banyak tools untuk mendistribusikan bantuan sosial. Kenapa sih seragam masih ada yang beli, pertanyaannya adalah, kalau ada warga tidak mampu, bisa terfasilitasi. Sebagai catatan, saat pembagian seragam gratis, akan lebih baik kalau distribusinya berdasarkan data akurat,” ungkapnya.

Amithya menambahkan, meskipun program seragam gratis merupakan langkah positif, evaluasi tetap dibutuhkan agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.