Perajin Batik Kota Malang Butuh Keberpihakan Kebijakan dari Pemkot

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Perajin batik minta Pemkot Malang memiliki kebijakan yang berpihak kepada perajin.

Contoh konkret kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha batik adalah membeli batik milik perajin batik asal Kota Malang.

“Contohnya, kalau Pemkot mau pengadaan batik senilai miliaran rupiah, tetapi pelaku usaha tidak bisa memenuhinya, tolong dipecah dan disebar ke perajin batik di Kota Malang.”

“Itu langkah kecil, tetapi membantu pelaku usaha batik. Itu contoh keberpihakan kebijakan,” ujar Hanan Jalil, pelaku usaha Batik Tulis Celaket (BTC)  di sela peringatan Hari Batik Nasional di Balai Kota Malang, Senin (2/10/2017).

Langkah itu termasuk bentuk bantuan pemasaran dari Pemkot Malang.

Menurut Hanan, pelaku usaha batik mengalami beberapa kendala, di antaranya pemasaran.

Berdasar data dari Dinas Perindustrian (Disperin) Kota Malang, dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, ada 30 pelaku usaha batik di Kota Malang.

Dari jumlah itu, sekarang hanya tersisa 28 orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, Tri Widyani menuturkan instansi pimpinannya selalu mendorong pelaku usaha batik.

“Dari hulu sampai hilir, mulai dari bantuan proses produksi, pembiayaan, dan pasar,” ujar Yani.

Pemkot memberi bantuan berupa pelatihan kepada pelaku usaha batik.

Sedangkan pembiayaan, Pemkot menghubungkan dengan pihak perbankan.

“Kami juga juga membantu pemasaran, seperti saat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) lalu.”

“Saat itu kami memesan batik dari perajin Kota Malang. Kain batik ini menjadi ikon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan Pemkot Malang mendorong penciptaan pasar bagi perajin batik ini.