Waduh! 19 Persen Pegawai Pemerintah Tak Setuju Ideologi Pancasila, Tapi Lebih Setuju Khilafah

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pelembagaan Pancasila di lembaga pemerintahan termasuk cara membumikan Pancasila.

Cara ini pula yang dianjurkan Kepala Deputi Advokasi Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), Prof Hariyono untuk menekan angka ketidaksetujuan apartatur sipil negara (ASN) kepada Pancasila.

Hariyono mengutip hasil survei dari Lembaga Survei Alvara Alvara Strategi Indonesia.

Dalam survei itu disebutkan masih ada sejumlah ASN yang tidak percaya bahwa Pancasila sebagai ideologi tepat bagi Indonesia.

“Ada 19,4 persen yang menyebut tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan lebih setuju kepada khilafah.”

“Cara untuk menekan itu di antaranya dengan pelembagaan Pancasila. Sebab, Pancasila lebih moderat,” ujar Hariyono usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Aparatur Pemerintah Daerah di gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (2/12/2017).

Survei Alvara ini dilakukan kepada pegawai pemerintah di enam kota besar di Indonesia pada 10 September 2017 sampai 5 Oktober 2017.

Hariyono menambahkan ada lima cara membumikan Pancasila.

Yaitu melalui pemahaman Pancasila, inklusi sosial, keadilan sosial, pelembagaan Pancasila, dan keteladanan Pancasila.

Pemahaman Pancasila di antaranya melalui sekolah wajib mengajarkan mata pelajaran PPKn atau kewarganegaraan.

Inklusi sosial menjadi cara kedua untuk membumikan Pancasila.

Di antara caranya dengan mengikis politisasi identitas, dan menguatkan budaya kewargaan.

“Tidak perlu ada istilah pribumi dan non-pribumi,” tegas Hariyono.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah keadilan sosial.

Hariyono mengakui mustahil pembumian Pancasila jika masih terjadi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial.