Malang Raya

Kades Tegalrejo Kabupaten Malang Jalani Sidang Kasus Serobot Tanah, Ini Tuntutan Jaksa

Sidang pertama dipimpin Ketua Majelis Hakim, Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH yang juga Ketua PN Kepanjen Malang

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Persidangan di PN Kepanjen kasus penyerobotan lahan perkebunan Pancursari milik PTPN XII dengan terdakwa Kades Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Rabu (13/12/2017). 

SURYAMALANG.COM - Ari Ismanto, Kepala Desa Tegalrejo kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang diajukan ke Persidangan di PN Kepanjen Malang, Rabu (13/12/2017).

Kades ini didakwa menyerobot tanah Perkebunan Pancursari milik PT Perkebunan Nusantara XII.

Sidang pertama dipimpin Ketua Majelis Hakim, Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH yang juga Ketua PN Kepanjen Malang

Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Malang.

Dalam dakwaan JPU Kejari Kabupaten Malang, Juni Ratnasari SH disebutkan, terdakwa selaku Kepala Desa Tegalrejo telah menduduki, menguasai, mengerjakan, dan menyewakan tanah Perkebunan Pancursari milik PTPN XII di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Lahan seluas sekitar 173,03 hektar itu secara sepihak diserahkan warga untuk ditanami tebu, ketela pohon, dan sebagainya.

Padahal, dalam pemanfaatan lahan Perkebunan Pancursari seharusnya ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan pemilik lahan PTPN XII.

"Terdakwa telah menguasai, menduduki, dan mengerjakan lahan perkebunan Pancursari dengan tanpa izin, dan tidak menyampaikan uang sewa lahan ke pemilik lahan perkebunan," kata Juni Ratnasari dalam dakwaannya kepada terdakwa dalam Sidang di PN Kepanjen Malang, Rabu (13/12/2017).

Usai pembacaan Dakwaan JPU Kejari kabupaten Malang, Ketua Majelis Hakim Persidangan, Saut Maruli meminta tanggapan terdakwa Ari Ismanto atas dakwaan JPU.

Terdakwa langsung berkoordinasi dengan Penasehat Hukumnya, Agus Syafii SH.

"Kami akan menyampaikan tanggapan atas Dakwaan JPU di persidangan berikutnya," kata Ari Ismanto.

Akhirnya Majelis Hakim PN Kepanjen, Saut Maruli Tua Pasaribu menunda persidangan hingga 18 Desember 2017 mendatang.

Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Agus Syafii usai persidangan mengatakan, sekilas pihaknya membaca dakwaan kalau ada yang kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Ia menyebut terdakwa telah membayar sewa lahan Perkebunan Pancursari ke PTPN XII.

Di mana pembayaran sewa lahan tersebut selalu disertai bukti kwitansi pembayaran uang sewa.

"Makanya, kami akan lihat dan pelajari dakwaan JPU. Mana yang benar dan mana yang tidak benar akan kami pilah nantinya untuk dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan," kata Agus Syafii.

Namun yang jelas, tambah Agus Syafii, pihaknya akan membacakan tanggapan atas dakwaan JPU Kabupaten Malang dengan berdasar bukti-bukti yang dimiliki terkait pembayaran sewa lahan.

Termasuk kepada siapa pembayaran tersebut disampaikan.

"Kami akan siapkan dan menyusun pembelaan atas dakwaan terhadap terdakwa dalam sidang berikutnya di PN Kepanjen nanti," tutur Agus Syafii. 

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved