Malang Raya

BP2D Matangkan Rencana Sistem Online untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BP2D melakukan sosialisasi kepada para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta stakeholder terkait di Balai Kota Malang.

BP2D Matangkan Rencana Sistem Online untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BP2D
BP2D melakukan sosialisasi kepada para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta stakeholder terkait di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (26/2/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mematangkan rencana pengoperasian sistem pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online (e-BPHTB).

Penerapan sistem billing, validasi dan metode transaksi online untuk pajak BPHTB itu rencananya akan diujicobakan dalam waktu dekat.

Sebelum uji coba, BP2D melakukan sosialisasi kepada para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta stakeholder terkait di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (26/2/2018).

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan sistem BPHTB Online akan mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat BP2D.

“Adanya sistem ini akan membuat pelayanan pajak daerah jauh lebih cepat, transparan, jujur dan tanpa biaya tambahan apapun,” ujar Ade seperti dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM, Senin (26/2/2018).

Apalagi, saat ini BP2D sudah tidak lagi memberlakukan verifikasi lapangan alias verlap dalam pengurusan BPHTB.

Meski demikian, dalam menetapkan besaran pajak tersebut, pihak BP2D menerapkan tahapan secara prosedural demi menjunjung azas tertib administrasi. Salah satunya dengan melakukan penelitian lapangan langsung ke lokasi.

“BP2D tidak lagi melakukan Verlap. Yang ada hanyalah pemeriksaan sederhana lapangan, sebagaimana diatur dalam Perda No 15 Tahun 2010 Pasal 32,” imbuhnya.

Dasar Pemeriksaan/Penelitian Lapangan tersebut mengacu UU No 28 Tahun 2009 Pasal 170 serta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2010 Pasal 32 ayat 1 yang berisi “Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Lalu dipertegas di ayat 4 yang berisi “Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan”.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved