Kaum Intelektual Tidak Rancang Tema Anti Korupsi dalam Debat Cawali Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pembahasan tentang anti korupsi memang tidak dihadirkan di debat publik pertama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang di Hotel Harris, Sabtu (7/4/2018) malam.

Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Tim Perumus debat publik, Sukardi kepada awak media setelah pelaksanaan debat semalam.

"Memang tidak dimunculkan. Tetapi sebenarnya itu bisa muncul di sesi ketiga, empat, dan lima ketika para Paslon diberi kesempatan saling bertanya," ujar Sukardi, koordinator tim perumus yang juga Dekan FISIP Universitas Merdeka (Unmer) Malang.

Tidak munculnya pertanyaan itu dari tim perumus, karena ingin menjaga irama debat publik tersebut.

"Dan rupanya semua Paslon menjaga irama yang sama. Debat tidak saling menjatuhkan tetapi membangun kebersamaan dengan pemaparan dan adu program," lanjutnya.

Sukardi menambahkan perihal korupsi yang kini sedang terjadi di Kota Malang, sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya warga dan pemilih Kota Malang.

Menurutnya, warga Kota Malang sudah dewasa dalam menentukan pilihan, serta mengetahui kondisi Pilwali Kota Malang 2018.

Tim perumus berjumlah enam orang. Semuanya bagian dari kaum intelektual. 

Selain Sukardi, mereka adalah Direktur Center for Election and Politics Party (CEPP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Asep Nurjaman, Wakil Dekan II FE Universitas Negeri Malang (UM) Nasikh, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Syaifullah, Wakil Rektor II Universitas Islam Malang (Unisma) Noor Shodiq Iskandar, serta Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Ngesti Dwi Prasetyo.

Debat publik pertama itu bertemakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tiga tema ini dieksplorasikan ke enam segmen selama debat.

Enam segmen itu adalah penyampaian visi dan misi, pendalaman visi dan misi, saling tanya antar Paslon, dan pernyataan penutup. Tim perumus memberikan pertanyaan kepada masing-masing Paslon dalam amplop tertutup.

Pertanyaan dari tim perumus diketahui selama debat. Pertanyaan itu antara lain tentang pendidikan, permukiman, kemacetan, perekonomian, juga ketenagakerjaan.

Di segmen ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing Paslon saling bertanya dan menanggapi atas pertanyaan yang dilontarkan. Namun di ketiga sesi ini pula tidak ada pembahasan tentang program anti korupsi dan pencegahan korupsi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengatakan semua pertanyaan merupakan kewenangan tim perumus. "Kami tidak masuk ke wilayah itu karena menjadi kewenangan tim perumus," ujar Zaenudin.

Di tengah perjalanan tahapan Pilkada Kota Malang, dua calon wali kota kesandung persoalan dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya adalah Yaqud Ananda Gudban - M Anton.