Breaking News:

Lamongan

Aktivis PMII Demo Di Gedung DPRD Lamongan, Minta Evaluasi Kinerja Tim P4GN

Aktifis PMII kritisi kinerja tim Satlak P4GN yang dinilai belum maksimal, sementara terus menguras anggaran yang cukup banyak

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Achmad Amru Muiz
surya malang/Hanif Manshuri
Para aktivis PMII menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (27/9/2018) 

SURYAMALANG.COM, LAMONGAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (27/9/2018).

Aksi aktivis mahasiswa PMII itu mengkritisi kinerja tim satuan pelaksana Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Para aktivis PMII Lamongan menilai, kinerja tim Satlak P4GN belum maksimal sementara harus menguras anggaran yang cukup banyak.

Menurut Ketua Cabang PMII Lamongan, Fahmi Fikri, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lamongan, Pemda telah memiliki niat baik untuk memproteksi terhadap warganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Upaya keras itu diawali sejak Desember 2016 dengan mengukuhkan Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Satlak P4GN). Kinerja yang menggembirakan ditunjukkan oleh Satlak P4GN melalui gerakan awaln dengan memetakan wilayah khusus narkoba pada Januari 2017.

Namun Fahmi menyayangkan, Satlak P4GN tersebut tidak ada kesinambungan gerakan yang masif, kecuali satu kali melakukan razia pada September 2017. "Razia permen yang diduga di dalamnya terdapat PCC (jenis narkoba), " kata Fahmi.

Fahmi menilai, lumpuhnya gerakan Satlak P4GN tersebut dikhawatirkan membuka ruang untuk pengedar gelap narkoba beroperasi.

Peredaran narkoba ini semakin menunjukkan perkembangan dengan angka kasus penangkapan penyalahgunaan pengedaran gelap narkoba oleh Polres Lamongan yang semakin tinggi.

"Pengungkapan 48 kasus di tahun 2016, justru meningkat menjadi 57 kasus di tahun 2017, " ungkapnya.

Sedangkan Agustus 2018 telah menunjukkan angka sebanyak 49 kasus. Jika angka 57 kasus pada tahun 2017, maka kemungkinan terjadi kasus 4-5 kali dalam setiap bulannya.

Sementara anggaran dari APBD Lamongan pada 2017 mencapai Rp 300 juta. "Maka sangat perlu kiranya Satlak P4GN Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi kinerja secara serius," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Abdul Ghofur memastikan, pihaknya akan menggelar rapat khusus dengan pimpinan dewan terkait hal ini. "Kami berterimakasih banyak kepada para aktivis yang sudah mengingatkan kami, dan kami akan membahasnya sesuai dengan kewenangan DPRD," tuturnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved