Malang Raya

DPRD Kota Malang Setujui Perubahan Perda Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

DPRD Kota Malang menyetujui usulan perubahan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010 terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

DPRD Kota Malang Setujui Perubahan Perda Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
SURYAMALANG.COM/Alfi Syahri Ramadan
Rapat paripurna DPRD Kota Malang terkait perubahan Perda BPHTB di gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui usulan perubahan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010 terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tercatat seluruh fraksi DPRD Kota Malang menyetujui adanya perubahan pada Perda BPHTB tersebut. Persetujuan tersebut dilakukan melakui rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/10/2018).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan atas bea perolehan tersebut berasal dari nilai perolehan objek pajak. Besaran tarif yang dibebankan adalah sebesar lima persen dari nilai perolehan objek pajak.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Ade Herawanto usai rapat paripurna menerangkan bahwa perubahan Perda tersebut tak meliputi banyak hal. Hanya beberapa poin-poin saja untuk memperjelas besaran perhitungan nilai jual wajib pajak tidak kena pajak.

"Poin utamanya adalah perubahan nomenklatur. Dulu namanya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sekarang namanya berubah menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)," terangnya Senin (15/10/2018).

Lebih lanjut, Ade Herawanto menambahkan bahwa besaran tarif masih berdasarkan Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Namun pada Perda hasil perubahan ini untuk beberapa poin lebih diperjelas. Seperti besaran-besaranya nominalnya dicantumkan di dalam Perda yang baru.

"Dulu untuk transaksi jual beli dan hibah masuk di Perwali. Tetapi sekarang dimasukkan di dalam Perda. Kalau untuk nilai tidak kena pajak adalah Rp 60 juta. Jadi berapa pun transaksinya dikurangi Rp 60 Juta baru dikalikan lima persen. Sementara kalau untuk hibah dikurangi Rp 300 juta baru dikalikan lima persen," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa perubahan Perda tersebut lantaran pada saat pembuatan beberapa waktu lalu belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur. Peraturan Pemerintah (PP) terkaih BPHTB baru dikeluarkan tahun 2016.

"Saat muncul perda ini tahun 2010 masih belum ada PP yang mengatur. Kemudian dari nama juga saat itu masih Dispenda sementara saat ini BP2D. Perubahan ini sudah sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 dan UU No 5 tahun 2014 mengenai perampingan Sistem Kelola Tata Kerja (SOTK) yang harus baru," katanya.

Tak hanya itu saja, Sutiaji menyebut bahwa semua sudah diatur dalam UU tersebut. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah perubahan tersebut.

Sebab, jika tidak dilakukan maka potensi adanya gugatan dari masyarakat cukup terbuka. Karena perubahan nama yang terjadi pada bagian pengelolaan pajak daerah tersebut.

"Kalau tidak dilakukan perubahan maka bisa saja digugat dan dibawa ke PTUN. Sebab, ada perubahan nama dari Dispenda menjadi BP2D. Untuk itu perubahan ini untuk mengatasi hal itu sesuai dengan amanat undang-undang," tandasnya.

Penulis: Alfi Syahri Ramadan
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved