Magetan

Ketua KPK Pulang ke Magetan, Ungkap Kasus Istri Laporkan Korupsi Suami

KETUA KPK: Kasus istri melaporkan suami ini bermula dari KDRT, yang melebar dan melapor ke KPK.

Ketua KPK Pulang ke Magetan, Ungkap Kasus Istri Laporkan Korupsi Suami
doni prasetyo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di depan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Kepala Desa (Kades), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan organisasi massa (Ormas) saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di pendopo Surya Graha, Kabupaten Magetan, Senin (15/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, MAGETAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo, pulang ke kota kelahirannya di Magetan, Jawa Timur.

Ia menyatakan, lembaganya bersedia melindungi pelapor korupsi yang tidak ingin diketahui identitasnya (anonim) dan yang tidak menunjukkan KTP.

"Pelapor tindak kejahatan korupsi tidak harus menunjukkan indentitas, itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang lama," kata Agus Raharjo di depan Kepala Sekolah, organisasi massa (Ormas), LSM, dan Kepala Desa serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di pendapa Surya Graha, Senin (15/10/2018).

Menurut Agus Raharjo, sampai hari ini KPK masih memfasilitasi pelapor yang ingin identitasnya tidak diketahui orang.

"Yang penting, pelapor menunjukkan alat bukti yang cukup, agar memudahkan untuk menindaklanjuti,” ujar Agus Raharjo.

Menurut dia, KPK akan memberikan jaminan keamanan, terutama agar aman dari ancaman terlapor. Untuk itu KPK menjalin kerjasama dengan lembaga perlindungan keamanan.

"Jadi pelapor jangan khawatir, KPK memberi perlindungan dan menjamin keamanan dari ancaman terlapor. Kalau memang minta disembunyikan identitasnya, kita sembunyikan,"ujar Agus Raharjo.

Dikatakan Agus Raharjo, tiap tahun KPK menerima laporan kasus Korupsi sebanyak 7000 berkas. Laporan sebanyak itu, kemudian dipilah pilah kasus per kasus.

"Dari laporan sebanyak itu, setelah dipilah pilah, nantinya ada yang diproses ke Polisi, Kejaksaan, dan beberapa di antaranya langsung diproses KPK," kata Agus Raharjo.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, pemberi informasi mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi maksimal Rp 200 juta. 

Ia mengisahkan, KPK pernah menerima laporan dari seorang istri mengenai suaminya yang pejabat tinggi karena menemukan uang dalam jumlah besar di tas suaminya.

"Pelapor kasus korupsi itu bisa datang dari dalam, jadi tidak harus dari luar. Seperti seorang ibu melaporkan suaminya setelah melihat di tas suaminya ada banyak duit. Kasus istri melaporkan suami ini bermula dari KDRT, yang melebar dan melapor ke KPK," katanya.

Bila di lingkungan birokrasi, lanjut Agus, kepala daerah bisa saja dilaporkan bawahannya seperti sekretaris daerah atau kepala dinas. 

"Hingga kini, KPK sudah melakukan penindakan terhadap 18 gubernur, 174 pejabat tinggi (menteri, duta besar), dan 12 bupati dari Jawa Timur yang melakukan tindak pidana korupsi. Belum lagi ditambah dengan 44 anggota legislatif dari Malang," pungkas Agus Raharjo.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved