Setelah Suramadu Gratis, Jatim Usulkan Subsidi untuk Operator Kapal Pelabuhan Kamal

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Fattah Jasin, menanggapi desakan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) agar pemerintah memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Menurut Fattah, subsidi tersebut mungkin saja diberikan jika Pelabuhan Kamal memenuhi beberapa syarat standar yang ditetapkan.

"Ujung kamal ini memungkinkan disubsidi, kalau memenuhi syarat keperintisan. Nanti kami usulkan ke Kemenhub," kata Fattah, Rabu (31/10/2018).

Fattah juga mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Dirjen Perhubungan Darat dan Direktur Angkutan dan Multi Moda telah menghitung seluruh Indonesia mana saja jalur penyeberangan yang akan menggunakan subsidi.

"Kalau di Jatim ada 7 jalur yaitu Paciran-Bawean, Panarukan-Kalianget, Raas-Sapudi dan yang lain. Kalau ada sesuatu yang memenuhi syarat, jalur lain pun bisa subsidi," lanjutnya.

Namun begitu Fattah mengatakan bahwa anggaran untuk subsidi turun dari yang sebelumnya Rp 18 Triliun turun menjadi 5 Triliun.

"Yang diutamakan adalah jalur keperintisan dan kepulauan," ucap Fattah.

Seperti diketahui Gapasdap mendorong pemerintah agar memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal agar operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan.

Meski telah ada jembatan Suramadu, Gapasdap menilai penyeberangan Ujung-Kamal masih memiliki fungsi vital sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura. Sofyan Arif Candra Sakti