Situbondo

Belasan Penyewa Toko Mengadu Ke DPRD Situbondo, Keberatan Tarif Retribusi Dinaikkan

Naiknnya tarif retribusi mencapai hingga 450 persen dinilai cukup memberatkan penyewa yang tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi

Belasan Penyewa Toko Mengadu Ke DPRD Situbondo, Keberatan Tarif Retribusi Dinaikkan
suryamalang.com/Izi Hartono
Belasan penyewa toko saat hearing bersama komisi II DPRD Situbondo. 

SURYAMALANG.COM, SITUBONDO - Belasan penyewa toko di Jalan Irian Jaya Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji mendatangi kantor DPRD Situbondo, Jumat (02/11/2018). Mereka mengadukan besaran retribusi sewa lahan toko yang sudah ditempati puluhan tahun itu yang dinilai terlalu memberatkan.

Kedatangan belasan penyewa aset milik Pemkab Situbondo, ditemui konisi II DPRD di ruang rapat fraksi.

Salah seorang penyewa toko, Susanto mengatakan, dirinya bersama yang belasan penyewa toko ini akan meminta biaya pengurangan retribusi, karena semua penyewa sudah menempati toko itu puluhan tahun dan turun temurun.

"Bahkan toko kita bangun sendiri," kata Susanto.

Menurutnya, sesuai Perda tahun 2002 tarif retribusi itu sebesar Rp 48 ribu permeter setiap tahunnya. Namun setelah itu ada Perda lagi pada tahun 2011 tarif retribusi naik menjadi sebesar Rp 200 ribu permeter setiap tahunnya.

"Naiknnya tarif retribusi mencapai hingga 450 persen cukup memberatkan, padahal pertumbuhan ekonomi kita hanya 5.5 sampai 6 persen setiap tahunnya," ucap Susanto.

Dikatakan Susanto, dirinya berharap tarif retribusi yang ditetapkan di revisi dan disesuiakan atau dibandingkan dengan kabupaten lain.

"Di Probolinggo saja, tarifnya hanya sebesar Rp 144 ribu dan di Bondowoso sebesar Rp 48 ribu. Ya kalau bisa tarif retribusi toko di Situbondo sebesar Rp 70 ribu permeter setiap tahunnya," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Siubondo, Hadi Priyanto mengatakan, ini berangkat dari persoalan retribusi pemamfaatan aset daerah, di Jalan Irian Jaya Pemkab Situbondo memiliki tanah dan 19 toko yang saat ini ditempat masyarakat.

Dikatakan, sejuah ini Pemkab telah memiliki Perda tentang pengelolaan aset daerah yang sudah ada tarif luasan bangunan sebesar Rp 200 ribu permeter dan dianggap memberatkan bagi masyarakat.

" Dulu sewanya murah, makanya mereka.mangadu.ke komisi II meminta agar Pemerintah Daerah menurunkan tarif itu," kata Hadi.

Menurutnya, untuk meninjau kembali besran retribusi itu harus merubah Perda. Dan di Perda itu sudah jelas melalui bupati mereka harus mengadukan keberatan untuk dilakukan pengurangan.

"Persoalannya mereke keberatan menyampaikan ke komisi II. Saya minta agar Pemda obyektif," ujar Hadi Priyanto.

Hadi mengharapkan, dalam hal ini Pemkab agar segera menginventarisir keberatan penyewa, sehingga penarikan tarif retribusinya sesuai. 

Penulis: Izi Hartono
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved