BPWS Belum Ada Rencana Untuk Kembangkan Wilayah, Pasca Penggratisan Jembatan Suramadu

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pasca penggratisan jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) belum ada rencana untuk menambah pembangunan. Hal itu dilakukan karena BPWS masih kalah wewenang dengan pemerintah daerah, seperti Pemkab Bangkalan dan Pemkot Surabaya.

"Kami tidak memiliki kewenangan wilayah. Berbeda dengan Batam yang Otoritas sudah terbentuk terlebih dahulu. Sementara kami (BPWS) disini sudah ada Bupati atau Kepala Daerah," kata Agus Wahyudi, Plt Deputi Perencaan BPWS, disela menerima kunjungan anggota komisi V DPR RI, Bambang Haryo, Senin (15/11/2018).

Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat bila melakukan pengembangan. Sementara seperti yang diketahui, Pemkot Surabaya masih mengaku mampu dan siap melakukan pengembangan daerah kaki Suramadu yang ada di wilayahnya .

"Kalau Surabaya bisa membangun kawasan kaki Suramadu sendiri, yah untuk apa kami datang. Lebih baik difokuskan untuk Madura saja yang lebih memerlukan," ungkap Agus.

Saat ini, BPWS memilih untuk melakukan pengembangan di kawasan kaki jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Namun pengembangan itu sudah masuk ke rencana sejak tahun 2016.

Di tahun 2016 anggaran untuk pengembangan KKJSM mencapai Rp 76,4 miliar. Kemudian tahun 2017 anggaran KKJM mencapai Rp 123 miliar. Dan tahun 2018 ini mencapai Rp 79,1 miliar.

"Saat ini progresnya terus dilakukan, dengan pembangunan sentra PKL, pembuatan taman di tepi pantai, SPBU, fasilitas toilet dan lainnya," lanjut Agus.

Sementara penggratisan masuk jembatan Suramadu juga tidak memberi pengaruh pada BPWS. Karena pembayaran itu sebelumnya dilakukan oleh PT Jasa Marga dan keuangannya diserahkan ke negara.
"Tidak ada yang masuk ke BPWS secara langsung. Kami langsung mendapatkan anggaran dari APBN untuk pembiayaan pengembangan terkait wilayah jembatan Suramadu ini," ungkap Agus.

Menanggapi hal itu, Bambang menyebutkan bila seharusnya, tidak hanya di wilayah Madura saja pengembangan yang dilakukan oleh BPJS.  "Sesuai kewenangan yang diberikan melalui Perpres, wilayah Surabaya juga termasuk," katanya.

Namun karena masih belum ada komunikasi, pihaknya meminta BPWS serius untuk mengerjakan yang ada. "Sambil menunggu yang Surabaya, silakan diselesaikan yang sudah berjalan di sisi Madura," tandas Bambang.