Blitar

Keberadaan Pasar Modern Di Kota Blitar Bakal Mirip PKL, Pendirian Diatur Berdasarkan Zonasi

Di dalam Perda tersebut sudah tidak lagi membatasi izin pendirian toko swalayan maupun minimarket. Perda itu hanya mengatur zonasi lokasi.

Keberadaan Pasar Modern Di Kota Blitar Bakal Mirip PKL, Pendirian Diatur Berdasarkan Zonasi
suryamalang.com/Samsul Hadi
Salah satu toko swalayan di Jl Kalimantan, Kota Blitar. Ke depan, pendirian toko swalayan di Kota Blitar tidak dibatasi hanya berdasarkan zonasi wilayah mirip penataan PKL. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar khawatir jumlah toko swalayan maupun minimarket di Kota Blitar akan membeludak. Hal itu menyusul telah ditetapkannya Perda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Blitar.

Di dalam Perda tersebut sudah tidak lagi membatasi izin pendirian toko swalayan maupun minimarket. Perda itu hanya mengatur zonasi lokasi yang boleh didirikan toko swalayan dan minimarket.

"Kondisi pasar modern seperti swalayan dan minimarket nanti mirip PKL. Yang diatur hanya zonasi-nya saja, kalau jumlahnya tidak dibatasi," kata Kepala Disperindag Kota Blitar, Arianto, Rabu (21/11/2018).

Menurut Arianto, hal itu yang nantinya menjadi tugas berat bagi Disperindag. Sebab, pengurusan izin pendirian toko swalayan maupun minimarket harus mendapat rekomendasi dari Disperindag. Disperindag harus mengeluarkan rekomendasi kalau wilayah itu sudah ditetapkan sebagai zonasi yang diperbolehkan untuk toko swalayan dan minimarket.

"Masalahnya, kalau daya tampung kawasan itu hanya cukup untuk 10 toko swalayan, sedangkan yang mengajukan izin ada 30 orang, terus kami harus bagaimana. Padahal, sesuai Perda kami harus tetap memberikan rekomendasi pengurusan izinnya," ujar Arianto.

Arianto mengaku bingung dengan keberadaan Perda itu. Menurutnya, Perda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan inisiatif dari DPRD Kota Blitar. Sampai sekarang, dia belum menyosialisasikan Perda itu ke masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Suharyono mengatakan, Perda soal Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memang sudah disahkan. Tetapi, penerapan Perda itu masih menunggu Perwali.

Perwali itu yang mengatur detail pelaksanaan Perda. Sebab, dalam Perda itu mengatur banyak hal, tak hanya soal toko modern. Perda itu juga mengatur masalah penyerapan tenaga kerja di Kota Blitar. "Detail pelaksanaan Perda itu akan diatur lewat Perwali," ujarnya.

Sekadar diketahui, Perda Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan inisiatif dari DPRD Kota Blitar. Ada beberapa poin penting di Perda inisiatif Pasar Rakyat.

Salah satunya, pembatasan jumlah minimarket berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart di wilayah Kota Blitar. Jumlah minimarket berjejaring hanya dibatasi sebanyak 22 minimarket. Lokasi pendirian minimarket juga diatur.

Pendirian minimarket berjejaring hanya diperbolehkan di jalan nasional dan jalan provinsi. Pendirian minimarket berjejaring tidak boleh berada di jalan kota dan kawasan perkampungan penduduk. Pendirian minimarket di jalan nasional dan jalan provinsi juga dibatasi dua sampai tiga unit.

Sedangkan untuk minimarket atau toko swalayan lokal tidak ada pembatasan, baik secara jumlah maupun lokasi. Selain itu, dalam perda itu juga mengatur soal tenaga kerja di minimarket maupun toko swalayan. Sekitar 70 persen tenaga kerja di minimarket maupun toko swalayan harus warga lokal Kota Blitar

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved