Kabar Jombang

Ternyata Begini Cara KPK Menelusuri Dugaan Korupsi Atau Gratifikasi yang Dilakukan Pejabat

KPK memiliki trik khusus untuk menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan pejabat.

Ternyata Begini Cara KPK Menelusuri Dugaan Korupsi Atau Gratifikasi yang Dilakukan Pejabat
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, JOMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon 2 dan 3 di Pendapa Pemkab Jombang, Rabu (28/11/2018).

Direktur Gratifikasi Bidang Pencegahan KPK, Syarief Hidayat minta bupati bersinergi dengan wakilnya, sekretaris daerah, maupun kepala Inspektorat.

Kepala daerah juga diharap menggelar rapat intens dengan kepala dinas terkait.

( Baca juga : Remaja 16 Tahun Asal Jombang Ditangkap Polisi Karena Mencuri Ponsel Milik Tetangga )

“Korupsi kerap terjadi karena tidak ada sinergi antara bupati dan wakilnya.”

“Saya sering menemukan bahwa wakil bupati mengaku tidak diberi peran oleh bupatinya,” ujar Syarief kepada SURYAMALANG.COM.

Syarief mengatakan KPK mudah membaca modus tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat.

( Baca juga : Dua ABG Di Jombang Dibekuk Polisi, Keduanya Edarkan Pil Koplo )

Di antaranya dapat dilihat dari aliran dana di Pusat Pelaporan dan Aliran Keuangan (PPATK).

“Aliran dana yang tidak jelas inilah yang kemudian ditelusuri KPK.”

“Rata-rata pelaku mengalirkan uang hasil korupsinya kepada orang-orang terdekat,” terang Syarief.

( Baca juga : Wanita Ini Gendong 2 Anaknya Sebelum Rumahnya Tertimpa Reruntuhan Bangunan Ponpes Al Azhar, Gresik )

Syarief juga membeberkan kantong yang paling memiliki pontensi tindak pidana korupsi.

Di antaranya adalah bagian pengadaan barang dan jasa.

“Proses tender proyek merupakan ruang rawan terhadap praktik gratifikasi,” terangnya.

( Baca juga : Bocah 8 Tahun Tewas Usai Tenggelam di Sungai Gunungsari, Surabaya )

Penulis: Sutono
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved