Bahas Dana Hibah Rp 80 Miliar, Banggar DPRD Dan Timgar Pemkab Pasuruan Rapat Di Hotel Mewah

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Pasuruan mendadak melakukan rapat pembahasan keungan daerah di sebuah hotel mewah dan bintang lima di Surabaya, sejak dua hari lalu.

Rapat ini tak biasanya dilakukan di luar kantor dewan. Bahkan, beberapa kali rapat hanya dilakukan di dalam gedung DPRD Kabupaten Pasuruan yang notabene memiliki fasilitas yang memadai.

Sejumlah anggota dewan yang dihubungi mengaku tidak tahu menahu alasan penyelenggaraan rapat di Hotel JW Marriott tersebut. Mereka mengaku hanya menerima undangan rapat yang digelar pada Senin, 4 Februari 2019 malam.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Shobih Asrori mengaku juga tidak tahu menahu diadakannya rapat kerja di Surabaya. Sebagai anggota Banggar, ia wajib mengikuti pembahasan rapat keuangan daerah tersebut.

“Saya hanya menerima undangan rapat di Surabaya. Saya tidak tahu alasannya rapat Banggar dan Timgar di Surabaya,” kata Shobih Asrori.

Sumber di internal DPRD menyebutkan, rapat banggar ini memang sengaja dilakukan di Surabaya karena ada hal penting yang dibahas.

Salah satunya adalah anggaran dana hibah sebesar Rp 80 miliar yang terancam hangus. Rapat tim keuangan ini untuk menyamakan persepsi tentang pengalihan alokasi anggaran hibah yang sedianya untuk infrastruktur desa.

Anggaran ini ditolak Pemprov Jawa Timur karena berbenturan dengan anggaran dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat.

“Dana Rp 80 miliar bantuan keuangan tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa. Anggaran ini perlu direvisi dan alokasikan untuk kegiatan lain,” ujar sumber di internal DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kondisi ini jelas membuat anggota dewan gusar dan was - was. Dana hibah itu sebenarnya titipan para politisi menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April mendatang. Dana hibah ini yang informasinya menjadi janji para politisi ketika sudah terpilih menjadi dewan lagi.

Apalagi, sejumlah program yang dianggarkan dari dana hibah tersebut, sudah dijanjikan kepada masyarakat dan konstituen di daerah pemilihannya masing - masing.

Jika ternyata gagal dilaksanakan, tentu akan menjadi catatan buruk bagi para politisi dihadapan konstituen. Bahkan, akan banyak spekulasi yang muncul dari masyarakat, termasuk cap buruk bagi sang politisi.

“Momentum pelaksanaan anggaran hibah ini adalah menjelang Pemilu. Sementara untuk mengalihkan anggaran hibah pada kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) sudah melewati batas akhir pembahasan APBD yakni November tahun 2018,” tambahnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengaku tidak mengetahui apa yang dihasilkan dalam rapat itu. Ia mengaku tidak mengikuti rapat di Surabaya karena waktunya tidak cukup.

"Saya belum menerima hasil redaksi dari rapat banggar itu. Saya tidak ikut karena sedang melakukan rapat dengan pak bupati. Silahkan ke pak Sekda ataupun pimpinan dewan lainnya," kata Dion, sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Disinggung soal dana hibah Rp 80 miliar, Dion membenarkan jika pengajuan itu ditolak sama Pemprov Jatim. Alasannya, karena anggaran dana hibah yang dialokasikan untuk pembangunan desa ini berbenturan dengan Dana Desa yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat.

"Ya memang saya dapat kabar seperti itu. Jadi ditolak. Nah, kelanjutannya belum saya dapatkan. Hasil rapat belum saya terima. Jelasnya ke Sekda saja yang sudah tahu hasilnya. Kalau misal nanti tetap tidak bisa, ya akan diubah di PAK," tambahnya.

Sementara ini, hingga berita diturunkan, Sekda Kabupaten Pasuruan Agus Setiadji belum memberikan tanggapannya terkait kondisi ini.