Rumah Politik Jatim

Antisipasi WNA Masuk DPT, KPU Jatim Instruksikan Jajaran Di Daerah Koordinasi Dengan Dispendukcapil

KPU Jatim telah menginstruksikan jajaran KPU Kabupaten dan Kota se-Jatim berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing.

Antisipasi WNA Masuk DPT, KPU Jatim Instruksikan Jajaran Di Daerah Koordinasi Dengan Dispendukcapil
suryamalang.com/Bobby Constantine Koloway
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Jawa Timur. Utamanya, bagi WNA yang memiliki KTP Elektronik (KTP-El).

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran KPU Kabupaten dan Kota se-Jatim untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Tujuannya, untuk mengonfirmasi jumlah WNA di masing-masing wilayah.

"Kami sudah menginstruksikan kepada KPU Kabupaten dan Kota untuk berkoordinasi Dispendukcapil masing-masing daerah. KPU diharapkan meminta data WNA yang berada di Jawa Timur dan memiliki keterangan," kata Anam kepada Suryamalang.com di Surabaya, Jumat (1/3/2019).

Pemeriksaan WNA tersebut bukan hanya yang memiliki KTP-EL saja, namun surat keterangan lain. "Baik surat keterangan biasa, maupun semacam Kitas," kata Anam.

Pihaknya meyakini bahwa pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak memasukkan WNA. "Sebab, kami melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan datang langsung ke rumah-rumah," tegas Anam yang sebelumnya membawahi Divisi Data dan Informasi KPU Jatim ini.

"Kami ingin memastikan bahwa 30,9 juta pemilih yang terdaftar dalam DCT, semuanya adalah WNI. Tidak ada WNA yang masuk dalam DPT Kami," kata Anam.

Meskipun demikian, menindaklanjuti penjelasan Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan telah mencetak ribuan KTP bagi WNA, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Dispendukcapil. "Menurut informasi dari Kemendagri, memang ada data WNA di wilayah Jatim. Tetapi untuk memastikan hal tersebut, kami harus berkoordinasi dengan Dispendukcapil," katanya.

Kalau memang ditemukan adanya WNA yang masuk dalam DPT, pihaknya akan melakukan pencoretan. "Kami tak ingin berandai-andai. Namun, kalau memang ditemukan, sesuai dengan Surat Edaran sebelumnya, kami masih bisa memperbaiki data pemilih," kata Anam.

"Di antaranya, dengan mencoret. Mereka akan masuk kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Masuk di beberapa kriteria lain, misalnya pemilih yang meninggal, pindah KTP, dan sebagainya," katanya.

Saat ini, proses perbaikan DPT masih terus dilakukan. Pihaknya memiliki batas waktu hingga 18 Maret atau satu bulan sebelum 17 April 2019, waktu pemungutan suara pemilu 2019.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved