Rumah Politik Jatim
Bawaslu Kota Mojokerto Pastikan Tak Ada WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Di Kota Mojokerto terdapat 18 WNA. Belasan WNA itu berasal dari Italia, Jepang, Jerman, dan Korea. Dan mereka semua tidak masuk DPT Pemilu 2019.
Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Achmad Amru Muiz
lihat foto
SURYAMALANG.COM, MOJOKERTO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melakukan pendataan Warga Negara Asing (WNA). Hal ini menyusul adanya informasi terkait WNA masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah.
"Kami mendapat instruksi dari Bawaslu Pusat untuk berkoordinasi dengan Dispendukcapil dalam melakukan pendataan. Koordinasi kami lakukan, Senin (4/3)," kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abhsor kepada Suryamalang.com, Kamis (7/3).
Dari hasil koordinasi itu, ternyata di Kota Mojokerto terdapat 18 WNA. Belasan WNA itu berasal dari Italia, Jepang, Jerman, dan Korea.
"Pihak Dispendukcapil memberikan data nama, alamat, dan NIK (Nomer Induk Kependudukan). Setelah mendapatkan data itu, kami melakukan validasi melalui aplikasi," terangnya.
Ulil melanjutkan, dari hasil validasi, tidak ada satu pun di antara belasan WNA yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb, DPK. Meskipun demikian, pihaknya tetap melakukan upaya antisipasi.
"Kami perlu mengklarifikasi ulang terkait adanya NIK, meski menurut pihak Dispendukcapil WNA itu hanya memegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Kekhawatiran WNA memegang E-KTP karena ada NIK," ujarnya.
Ulil mengungkapkan, potensi rawan yang bisa saja terjadi WNA datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih dengan bermodal E-KTP. Di sisi lain petugas KPPS yang tak tahu menahu soal peraturan Pemilu, bisa memperbolehkan WNA memilih.
"WNA tak mempunyai hak untuk memilih di Pemilu nanti. Kami akan mendalami dan mencari kediaman WNA untuk melakukan validasi kembali serta sosialisasi. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan petugas KPPS," ungkapnya.
Sementara Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Muhammad Imron mengatakan, serupa dengan e-KTP, KITAS juga mempunyai NIK. Pihaknya juga belum pernah mengeluarkan e-KTP untuk WNA, sebab rata-rata mereka tinggal di Indonesia kurang dari 5 tahun.
"Kalau sudah 5 tahun lebih tinggal di Indonesia, lantas mengajukan izin tetap di Imigrasi, kami baru terbitkan e-KTP untuk WNA tersebut. Sementara, WNA di Kota Mojokerto tinggalnya kurang dari 5 tahun jadi hanya mengantongi KITAS," tandasnya.
