Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Pasuruan Mendapatkan Catatan Dari KIPP, Ini Rinciannya

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pasuruan membuat sejumlah catatan dari hasil proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019.

Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Pasuruan Mendapatkan Catatan Dari KIPP, Ini Rinciannya
suryamalang.com/Galih Lintartika
Ketua KIPP Pasuruan, Nur Karoma Rohma 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pasuruan membuat sejumlah catatan dari hasil proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, baik itu Pilpres ataupun Pileg.

Ketua KIPP Pasuruan, Nur Karoma Rohma menjelaskan, dalam pemantauan pemilu yang dilakukannya bersama tim, Rabu, 17 April 2019, pihaknya membuat lima catatan yang perlu disikapi dan menjadi bahan evaluasi.

Dikatakan dia, pertama, KIPP menemukan APK, stiker, gambar caleg yang masih ada di hari H pencoblosan. Menurutnya, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, dan sudah menjadi hal pasti sangat disayangkan sekali.

"Seharusnya pembersihan sudah dilakukan mulai tanggal 14 - 16 April atau di masa tenang. Tidak boleh ada APK dalam bentuk apapun saat masa pemungutan suara," katanya kepada Suryamalang.com, Kamis (18/4/2019).

Untuk kedua, kata dia, di dalam DPT yang tertera di setiap TPS, masih terdapat daftar warga yang telah meninggal, seharusnya data tersebut dicoret dan diberi keterangan, mengetahui PTPS dan KPPS. Ia menilai ini tidak dilakukan di awal, jadi data yang meninggal masih mendapatkan undangan.

Rahma, sapaan akrabnya menjelaskan, untuk catatan ketiga adalah kekeliruan dalam pendistribusian surat suara ke TPS masih saja ditemukan. Dari sekian kasus serupa yang ditemui, paling mencolok terjadi di TPS 17 Dusun Pucang, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol.

Di sini, lanjut dia, surat suara DPR RI diterima double di dalam kotak suara DPR RI dan DPRD Provinsi. Artinya tidak ada satu lembar pun surat suara DPRD Provinsi di TPS 17. Kejadian ini sangat mengganggu jalanya acara pencoblosan di TPS.

Disampaikan Rahma, kondisi ini jelas merugikan, karena yang tersedia hanya 4 jenis surat suara untuk para pemilih. Yakni Pilres, DPR RI, DPD RI dan DPRD Kabupaten Pasuruan. Nah, secara terpaksa petugas PPS Desa Ngerong berinisiatif menyikapi kekurangan 1 surat suara DPRD Provinsi tersebut dengan mengambilkan dari surat suara cadangan di beberapa TPS terdekat.

"Bagi kami, tindakan itu sudah tidak dibenarkan. Sebab akan membuat permasalahan baru di TPS-TPS lain apabila juga mengalami kekurangan surat suara serupa. Ini jelas mengganggu hak suara seseorang bila seumpama terjadi," jelasnya.

Ia berpendapat, KPPS, PTPS, PPS, perlu berkoordinasi dengan KPU atau Bawaslu Kabupaten Pasuruan agar segera didistribusikan surat suara yang tidak didapatkan di TPS tersebut.

"Pendistribusian yang salah merupakan kelengahan penyelenggara pemilu, namun lebih fatalnya tindakan yang dilaksanakan di tingkat TPS," urainya.

Ia menduga, banyak permasalahan surat suara terjadi di banyak TPS, serperti surat suara tertukar dapil, atau kekurangan dan kelebihan surat suara.

Keempat, lanjut Rahma, permasalahan lain, di beberapa TPS tidak terpasang DCT, hanya terdapat DPT, ada juga yang DCT terlihat namun tidak lengkap, dan DPT tidak ada. Seperti Terjadi di TPS 27 Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol.

Terakhir, ia menyampaikan, penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu, artinya dua institusi ini adalah satu kesatuan. Jadi, jika terjadi beberapa kekeliruan atau kesalahan dilapangan, maka KPU dan Bawaslu juga turut bertanggungjawab dengan kegiatan tersebut.

Tidak kemudian saling menyalahkan satu sama lain dan mencari kebenaran di institusinya sendiri. Ia mewakili KIPP sangat mengapresiasi kerja penyelenggara pemilu yang bekerja keras dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang telah dilalui, salah satunya adalah di hari H masa pencoblosan suara. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved