Gedog LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018

SURYAMALANG.COM, MALANG – Mayoritas fraksi partai politik di DPRD Kota Malang menanggapi besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Pemkot Malang.

Dewan pun menyarankan agar Pemkot Malang, bisa melakukan efisiensi anggaran  di periode selanjutnya.

Pandangan fraksi partai politik di DPRD Kota Malang itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 yang dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).

Fraksi Gerindra yang dibacakan HM Ula, menjelaskan jika angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan Kota Makang dalam LKPJ tidak disertai data atau faktor faktor penyebabnya.

Hal ini dinilai sebagai laporan yang kurang detail.

Tidak hanya itu saja, DPRD Kota Malang juga mengkritisi indikator RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) 2018 yang belum tepat sasaran di tingkat Rencana Kerja (Renja).

Masih banyak OPD yang serapannya tidak maksimal.

Sementara itu Ketua Fraksi Hanura-PKS M Syaiful Ali Fatah mengkritisi istilah penghematan oleh Pemkot terhadap SILPA.

Menurutnya, sisa anggaran tersebut bukan seluruhnya penghematan.

Dalam pemaparannya, dicontohkan jika nilai proyek Rp 100 M, tapi yang terpakai Rp 80 M, maka menghemat Rp 20 M.

Namun hal tersebut, menurut Fraksi PKS tidak terjadi di Pemkot Malang.

“Satpol PP terserap hanya 37,97 persen saja lalu DPUPR serapannya sekitar 58,83 persen dan ini masih berkelit bahwa anggaran perawatan jalan hanya tersedia Rp 1,5 M. Dinas Kesehatan hanya terserap 71,60 persen,” paparnya.

Maka DPRD Kota Maang merekomendasikan agar perencanaan anggaran perlu diperbaiki terutama pada OPD yang tingkat penyerapannya rendah.

“Dengan SILPA yang besar tentu ada banyak faktor yang dikaji.”

“Diantaranya karena tak terserap atau penganggaran yang terlalu besar. Tapi efektivitas tak terserap dengan  baik,” terang Sugiono, anggota fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pendapat fraksi.