Kabar Sidoarjo

Bupati Malang Non Aktif, Rendra Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara Oleh JPU KPK

Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna jalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Kamis (25/4/2019).

Bupati Malang Non Aktif, Rendra Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara Oleh JPU KPK
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Persidangan Bupati Malang Non Aktif, Rendra Kresna Dengan Agenda Mendengarkan Tuntutan di Pengadilan Tipikor, Juanda Sidoarjo. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna jalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Kamis (25/4/2019). Sidang sendiri diketuai oleh hakim Agus Hamzah SH MH dan berlangsung di Ruang Sidang Candra.

Rendra Kresna menjadi terdakwa setelah menerima uang suap senilai Rp 7,5 miliar dari Ali Murtopo dan Ubaidillah.

Dimana uang tersebut diberikan sebagai fee karena Rendra Kresna telah memberikan sejumlah proyek di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 dan 2013.

Tuntutan sendiri langsung dibacakan oleh JPU KPK, Abdul Basyir. Dimana JPU menilai terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi serta tak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan telah membayar sebagian uang pengganti.

"Dengan ini terdakwa dituntut 8 tahun penjara. Dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Abdul Basyir dalam persidangan.

Ia juga menambahkan, selain itu terdakwa juga wajib mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 4,075 miliar dalam jangka waktu satu bulan.

"Namun apabila tak dapat membayar, maka harta benda terdakwa akan disita sesuai dengan total uang pengganti tersebut. Apabila juga tetap tak memenuhi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," jelasnya.

Selain itu, JPU KPK juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa mencabut hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Mendengar tuntuan tersebut, terdakwa langsung berunding dengan kuasa hukumnya. Dan menyatakan akan mengajukan pledoi. Sidang  akan dilanjutkan kembali tanggal 2 Mei 2019. Dengan agenda pledoi dari terdakwa.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved