Kabar Trenggalek

Seluruh ASN Pemkab Trenggalek Dilarang Terima Parcel, Tindak Lanjut Imbauan KPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Trenggalek dilarang menerima kiriman bingkisan atau parcel jelang Lebaran 2019.

Seluruh ASN Pemkab Trenggalek Dilarang Terima Parcel, Tindak Lanjut Imbauan KPK
suryamalang.com/Aflahul Abidin
Pengumuman larangan pemberian parcel di kantor Sekretariat Daerah di Kabupaten Trenggalek, Kamis (23/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Trenggalek dilarang menerima kiriman bingkisan atau parcel jelang Lebaran 2019. Larangan itu terutama untuk relasi yang berhubungan dengan aktivitas di pemerintahan.

Pengumuman larangan menerima parcel dipasang di banyak sudut kantor pemerintahan. Di kantor Sekretariat Daerah, misalnya, larangan terpasang mulai dari gerbang masuk hingga lorong-lorong kantor. Pengumuman serupa juga terpasang di Rumah Dinas Wakil Bupati dan Pendopo Kabupaten Trenggalek.

Sekretaris Daerah Pemkab Trenggalek, Joko Irianto mengatakan, pemasangan larangan itu bentuk tindak lanjut dari surat edaran yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat edaran itu berisi imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

"Kami juga melarang dan mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tak menerima bingkisan Lebaran Idul Fitri," kata Joko, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, pemberian bingkisan ke ASN bisa saja dikaitkan dengan posisi dan jabatan ASN tersebut. Hal itu diyakini bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Hingga hari ini, kata dia, belum ada pihak yang mengirim parsel ke kantor Pemkab Trenggalek. "Makanya sebelum ada yang berkirim, kami mendahului membuat imbauan tak menerima parsel dan bingkisan. Sehingga bila ada yang berniat memberikan, akan urung saat melihat pengumuman ini," tuturnya.

Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bambang Agus Setiadji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 700/883/406.008/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan.

Surat Edaran itu berisi larangan penerimaan gratifikasi bagi ASN. Baik gratifikasi berupa uang, bingkisan atau parsel, maupun fasilitas lain. Terutama yang berhubungan dengan jabatan ASN.

"Penerima gratifikasi seperti jtu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan. Ada risiko sanksi," kata Bambang.

Kepada ASN yang menerima gratifikasi, ia meminta agar yang bersangkutan mengikuti aturan undang-undang. "Apabila ASN menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja," tuturnya.

Selain soal grarifikasi, Surat Edaran itu juga melarang ASN menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. "Seperti operasional kegiatan mudik lebaran," pungkasnya. 

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved