Kabar Surabaya

Mayoritas Karyawan yang Belum Terima THR justru Karyawan Tetap

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat ada 650 karyawan dari 7 perusahaan di 5 kabupaten/kota di Jatim yang belum membayarkan Tunjangan Hari Ra

edgar
Uang rupiah pecahan tertinggi, Rp 100.000. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat ada 650 karyawan dari 7 perusahaan di 5 kabupaten/kota di Jatim yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri 2019.

Jumlah tersebut adalah laporan yang dilayangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), kepada posko pengaduan LBH Surabaya.

"Sedikitnya ada 650 korban pekerja atau buruh yang melaporkan. Sebarannya terjadi di 7 perusahaan di 5 kabupaten/kota seluruh Jatim," kata Koordinator posko pengaduan pelanggaran THR LBH Surabaya, Habibus Shalihin, Jumat (31/5/2019).

Habibus mengatakan korban pelanggaran THR tersebut tidak dialami oleh pekerja kontrak atau outsourcing saja tapi juga pegawai tetap.

"Bahkan jumlah korban dari kategori pegawai tetap dari laporan yang masuk paling mendominasi," ujarnya.

Jika dilihat persentasenya, dari laporan yang masuk 9 persen diantaranya pekerja outsourcing, pekerja kontrak 14 persen, dan 57 persen dari kalangan karyawan atau pegawai tetap, yang masih menghadapi proses PHK dan belum berkekuatan hukum tetap.

"Proses PHK sebenarnya pekerja itu masih berhak upah proses, hal ini ketika mendapatkan upah proses, secara perundangan dia masih berhak karena statusnya masih karyawan dan belum memiliki putusan kekuatan hukum tetap," ujarnya.

LBH mencatat ada sejumlah modus yang dilakukan perusahaan yang tak membayarkan THR kepada para karyawannya. Salah satunya adalah mengganti THR tersebut dengan parsel bingkisan.

Kemudian, ada pula yang memberikan THR dengan besaran yang tak sesuai dengan perundang-undangan dan peratyran, kemudian ada juga yang bahkan tak memberikan sepeserpun kepada pekerjanya.

Sejumlah perusahaan tersebut pun, kata Habibus telah jelas melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja atau buruh.

"Padahal menurut aturannya, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah," ujarnya

Berdasarkan temuan tersebut, LBH Surabaya pun menindaklanjuti laporan itu dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Tenaga Kerja Jatim agar melakukan penindakan kepada 7 perusahaan pelanggar.

"Disnaker Jatim wajib melakukan penegakan sanksi 5 persen kepada perusahaan yang terlambat membayar THR sesuai dengan Permenaker No 78 2016 tentang sanksi administratif," ucapnya. Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved