Kabar Surabaya

Wali Murid Mitra Warga Kompak Tolak Sekolah Pilihan Dinas Pendidikan Surabaya

Saat ini ada sekitar 14.000 siswa lulusan SD di Surabaya yang masuk kategori dari keluarga dengan penghasilan rendah.

Wali Murid Mitra Warga Kompak Tolak Sekolah Pilihan Dinas Pendidikan Surabaya
Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah saat memantau pengambilan pin PPDB di SMAN 15 Kota Surabaya, Senin (10/6/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Banyak wali murid dari keluarga berpenghasilan rendah menolak arahan Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena dipilihkan sekolah melalui jalur Mitra Warga dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMPN di Surabaya.

Mereka merasa lebih baik kehilangan hak Mitra Warga ketimbang dipilihkan sekolah itu.

Terutama saat mereka diarahkan dan dipilihkan SMP Swasta. "Dari laporan di desk dan meja layanan pengaduan PPDB di kami, sudah ada 20 wali murid yang tidak mau dipilihkan sekokah swasta," kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi.

Saat ini ada sekitar 14.000 siswa lulusan SD di Surabaya yang masuk kategori dari keluarga dengan penghasilan rendah. Mereka berhak atas kuota khusus sehingga bisa langsung diterima di jalur Zonasi Umum. 

Mereka berhak atas seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Termasuk buku dan keperluan lainnya. Tahun ini, ada kebijakan baru bahwa mereka juga akan disebar ke SMP swasta seluruh Surabaya. Total ada 262 SMP swasta di Surabaya

Yuli Purnomo, Anggota Dewan Pendidikan Surabaya menuturkan bahwa dirinya yang bertugas di desk layanan pengaduan  PPDB. Setiap hari ada saja dari warga kurang mampu yang meminta tidak dimasukkan sekolah swasta pilihan panitia PPDB. 

"Itu adalah keinginan warga yang belum menempatkan sekolah swasta pada pilihan utama mereka. Mereka rela tidak perlu masuk jalur Mitra Warga. Selain itu, mereka juga merasa kalau siswanya punya nilai bagus dan bisa bersaing di sekolah negeri," kata Yuli.

Anggota Dewan Pendidikan Bidang Analisis ini mengakui bahwa wali murid berpenghasilan rendah itu banyak yang menolak diarahkan sekolah mitra warga. Mereka mencabut status Mitra Warga. Terutama saat dipilihkan sekolah swasta. 

Menurut Yuli, situasi Ini seharusnya menjadi kritik juga pada sekolah swasta. Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS) Surabaya Erwin Darmogo menyebutkan bahwa saat ini tengah proses pendataan Mitra Warga untuk sekolah swasta. 

"Swasta dan negeri di Surabaya sama-sama baik. Standar mutu pendidikan di swasta saat ini sudah terpenuhi semua," kata Erwin. 

Atas warga yang menolak nenjadi mitra warga itu diserahkan kepada warga. Kepala Dindik Kota Surabaya Iksan menyampaikan bahwa itulah bagian dari warga. Konsekuensinya hak siswa sebagai mitra warga nantinya hangus. 

"Sebenarnya lebih enak karena calon siswa baru dipilihkan sekolah. Apalagi sekolah swasta dan negeri di Surabaya kuwalitasnya sama. Sebab sekolah negeri jika kuota jalur Mitra warga penuh akan diarahkan. Sekolah negeri lain sudah lebih dulu diisi yang terdekat lokasi," kata Iksan

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved