Kemesraan Jokowi dan Prabowo dalam Menatap Pemerintahan 2019-2024, Semoga Menular ke Para Pendukung

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi siap merangkul Prabowo Subianto selaku pimpinan Partai Gerindra dalam mendukung pemerintahan periode 2019-2024.

Tak hanya Partai Gerindra, Jokowi juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada partai politik oposisi lainnya.

Seperti diketahui, dalam Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo adalah rival untuk menduduki kursi presiden.

Keduanya adalah calon presiden. Jokowi berpasangan dengan Maruf Amin, sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Merujuk pada keinginan Jokowi merangkul Partai Gerindra dalam pemerintahan 2019-2024 menandakan bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo terjalin mesra dan harmonis.

Seharusnya kemesraan Jokowi dan Prabowo ini juga menular kepada para pendukung masing, atau dengan kata lainnya: tidak ada kubu 01 dan kubu 02, yang ada hanyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip Kompas.com dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Selasa (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Partai Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat.

Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.

Lebih akrab dengan Gerindra

Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDIP, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, sebagian besar parpol koalisi pendukung pemerintah sebenarnya lebih tertarik mengundang Partai Gerindra untuk bergabung daripada parpol lain di koalisi oposisi.

Sumber itu juga mengungkapkan kemungkinan Partai Gerindra untuk balik badan.

Sebab, petinggi parpol, semisal sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah memiliki hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Partai Gerindra dibandingkan dengan parpol lain dalam koalisi oposisi.

Politikus PDIP Aria Bima mengonfirmasi bahwa Gerindra memang tetap memiliki peluang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

“Dalam hal memperjuangkan kepentingan bangsa, Jokowi dan Prabowo memiliki ikatan yang kuat. Mereka memiliki kesamaan dalam program dan kebijakan,” ujar Aria.

Namun, perbincangan formal mengenai hal itu akan mulai dilakukan setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

Sementara hasil Pilpres 2019 tengah digugat Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi.

Sikap Prabowo Soal Keputusan MK

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno telah memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Prabowo pun meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan tenang dalam menyikapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa tersebut.

"Kita percaya pada hakim MK, apapun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sikap kami dan permohonan kami. Percayalah niat kami untuk kepentingan bangsa negara, umat dan rakyat," ujar Prabowo melalui video yang diterima Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut.

Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

Prabowo menekankan, sejak awal dirinya dan Sandiaga berpandangan bahwa aksi menyatakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21 hingga 22 Mei lalu berujung kerusuhan.

"Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini, bukan seperti itu penyelesaiannya. Karena itu saya dan Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta laksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf.

Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Adapun MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada 14 Juni 2019.

Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni.