16 Kasus Besar Mandeg Di KPK Jadi PR Pimpinan Baru

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Ada 16 kasus besar di KPK yang masih mangkrak saat ini.

Sementara masa tugas pimpinan KPK sampai Desember 2019 nanti.

Wawan Sujatmiko dari Transparancy International Indonesia (TII) menyatakan ini sebagai PR pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Perlu didorong untuk diselesaikan. Tapi waktunya kurang enam bulan lagi,” kata Wawan dalam diskusi publik sosialisasi calon pimpinan KPK di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (19/6/2019).

Narasumbernya selain Wawan juga ada Hendardi SH, anggota pansel KPK periode 2019-2023, Lutfi J Kurniawan, pegiat anti korupsi dan ketua dewan pengurus MCW (Malang Corruption Watch) dan Dr Ali Syafa'at SH MH, akademisi yang juga Dekan FH UB.

Meski pesimis, namun Wawan mengapresiasi kasus BLBI mulai diangkat lagi dengan dijadikan tersangka Samsul Nursalim dan istrinya.

Dengan tunggakan 16 kasus, maka ini menjadi masukan buat tim pansel (panitia seleksi) pimpinan KPK bagaimana analisa dari para calon itu atas 16 kasus itu ke depannya.

“Tujuannya agar mereka tidak menjadi tersandera dengan 16 kasus itu,” kata Wawan.

Kasus besar itu antara lain soal Wisma Atlet Hambalang yang masih menyentuh Nazarudin saja.

Kemudian kasus E KTP masih ke Setnov dan belum berkembang lagi. Juga masalah Bank Century dll.

Selain itu ia juga memberi masukan ke pansel agar calon pimpinan nanti juga memikirkan soal SDM di KPK.

Apalagi dua bulan terakhir ada masalah di KPK mengenai penyidik KPK dan kepolisian.

“Masalah SDM jarang mendapat perhatian,” jelasnya.

Sementara Hendardi menyatakan sejak dibuka sudah ada 11 pendaftar.

Ada yang datang, mengirim email dan pos. Ia menyatakan lewat forum itu ingin mencari putra putri terbaik Indonesia sebagai pelopor pemberantasan korupsi.

“Dengan forum semacam ini ke daerah-daerah, kami jaring masukan publik agar mendorong berbagai pihak daftar di KPK.”

“Juga ikut mengawal proses seleksi. Dan isu-isu penting apa yang jd tugas pokok KPK mendatang,” paparnya.

Disebutnya, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi  dua hari lalu, ditegaskan presiden bahwa orientasi ke depan KPK mengaksentuasi soal pencegahan. Tidak melulu penagkapan.

“Banyak OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak menunjukkan jika jera. Pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Ia mengajak komponen di daerah untuk mendaftar.

“Kita jemput bola tapi tidak menjanjikan apa-apa,” tegasnya.

Karena itu anggota pansel lainnya juga sosialisasi ke daerah-daerah.

Dikatakan 11 pendaftar ini cukup banyak dan cepat sejak dibuka 17 Juni dan ditutup pada 4 Juli 2019.

Ia mengingatkan yang ikut seleksi ini bukan sebagai job seeker tapi diyakini bisa memimpin KPK.

Nanti dari 10 calon pimpinan KPK, DPR RI akan memilih lima calon.

Ditambahkan Wawan, seleksi KPK adalah satu hal penting di Indonesia.

Sebab korupsi bagian dari kejahatan yang berbahaya dan perlu upaya luar biasa.

Dijelaskan, suksesi periode ini berat karena bersamaan dengab pemilu.

Tentang peluang akan banyak pengirim atau pendaftar di injury time, Wawan mengingatkan agar hati-hati dalam memilih.

“Pasti agak susah memilah mana yang terbaik, mana yang job seeker,” pungkasnya.