Kabar Surabaya

Pengunjuk Rasa PPDB Diterima Plt Kadindik Jatim di Grahadi, Unjuk Rasa Ortu Siswa Terus Berlangsung

Sekitar 20 orang perwakilan diterima oleh Hudiyono di Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Pengunjuk Rasa PPDB Diterima Plt Kadindik Jatim di Grahadi, Unjuk Rasa Ortu Siswa Terus Berlangsung
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo menolak sistem zonasi PPDB. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hudiyono menerima perwakilan orangtua wali murid yang melakukan untuk rasa terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Sekitar 20 orang perwakilan diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Hudiyono didampingi Sukaryanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Sidoarjo Surabaya Sementara itu di depan Gedung Negara Grahadi, unjuk rasa masih terus berlangsung.

Mereka menuntut agar sistem zonasi PPDB dievaluasi dan dihapuskan. Spanduk dan banner dengan berbagai tulisan dibawa oleh para pengunjuk rasa.

Seperti 'Sistem PPDB SMA Jatim Carut Marut Harap Hentikan Segera', 'Jangan Korbankan Anak untuk Aturan Yang Gak Jelas', 'Ganti Mendikbud Secepatnya', dan lainnya.

Nila Sawitri, Humas Kompak (Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se Surabaya) mengatakan, spirit dari zonasi PPDB tersebut sebenarnya sudah bagus namun belum siap

"Perangkinganya masih awut-awutan, walaupun dekat dengan sekolah tapi ternyata masih terlempar. Jumlah penduduk yang berada di sekitar sekolah tersebut juga tidak berimbang dengan jumlah sekolah yang ada," ucap Nila.

Nila pun menuntut agar membatalkan atau menunda dulu sistem zonasi PPDB sampai pemerataan, mutu sekolah, sarana dan prasarana, sampai jumlah sekolah dalam zona sebanding dengan jumlah siswa yang akan sekolah.

"Syarat sistem tahun lalu sudah bagus dan baik-baik saja, kenapa kalau sudah bagus sistem ini harus diubah," ucapnya.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved