UPDATE Keputusan Kemendikbud atas PPDB Jatim/Kota Malang Setelah Wali Murid Protes & Dihentikan

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Hasil keputusan Kemendikbud untuk sistem zonasi PPDB Jatim/Kota Malang telah dirilis. 

Dari hasil keputusan Kemendikbud PPDB Jatim (Jawa Timur) termasuk Kota Malang, terungkap bila sistem zonasi tetap berlaku. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah kembali membuka sistem PPDB Jatim yang sebelumnya sempat ditutup (ditangguhkan). 

• 10 Bukti Baru Mutilasi Oleh Sugeng di Pasar Besar Kota Malang Setelah Reka Ulang Adegan Dilakukan

Penangguhan sistem zonasi PPDB Jatim SMA/SMK ini tidak luput dari protes puluhan wali murid saat menemui anggota DPRD Jawa Timur, Rabu (19/6/2019).

Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri.

Di dalam protes tersebut, wali murid mendesak Pemerintah pusat untuk menghentikan zonasi PPDB.

"DPRD Jatim harus segera memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mencabut sistem zonasi PPDB. Karena penerimaan siswa baru akan tutup Kamis besok,” tutur Hudi, satu di antara perwakilan wali murid.

• Sinopsis Cheese In The Trap EP 4 Tayang Hari Ini Kamis (20/6/2019) di TRANS TV & Link Streaming

Wali murid lainnya, Ronny Mustamu mengaku zonasi PPDB, khususnya di Surabaya, akan merugikan masyarakat yang tinggal di kecamatan yang jauh dari sekolah negeri. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kecamatan memiliki sekolah negeri akan diuntungkan.

"Misalnya, di Kecamatan Wonokromo, Gubeng, Tegal Sari akan rugi karena jauh dari sekolah negeri, padahal padat penduduknya. Maka zonasi PPDB seharusnya dibatalkan,” tegasnya.

Jika belum menemukan solusi yang tepat, pihaknya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menerapkan sistem PPDB seperti tahun sebelumnya. Yakni, zonasi berdasarkan kecamatan dan nilai ujian.

• Andik Vermansah Mengaku Mulai Move On dari Persebaya Surabaya

Berikut adalah 6 hal yang disampikan oleh Khofifah setelah sistem Zonasi PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Timur khususnya Surabaya, Kamis (20/6/2019), dini hari pukul 00.22 WIB kembali dibuka:

1. Tidak ada perubahan sistem 

Sistem PPDB yang ditangguhkan sejak sore hari kemarin itu akhirnya dibuka dengan tanpa ada perubahan dari sistem PPDB sebelumnya.

Pembukaan kembali PPDB SMA/SMK Negeri Jatim itu dilakukan Khofifah secara langsung saat meninjau sistem IT PPDB Jatim yang ada di Jurusan Teknik Informasika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

• Dinas Pendidikan Surabaya Janji Besok Sampaikan Hasil Konsultasi PPDB dengan Pemerintah Pusat

2. Khofifah mempersilakan wali murid kembali mendaftar 

Dengan dibukanya kembali sistem PPDB ini, Khofifah mempersilahkan semua wali murid yang masih belum mendaftarkan putra putrinya untuk segera memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Ini karena masih ada sekitar 50.000 an calon siswa yang sudah mengantongi PIN namun belum mendaftar. Padahal hari ini adalah hari terakhir pendataran PPDB SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.

"Sistem PPDB nya sudah dibuka kembali. Karena kemarin sistem ditangguhkan setelah adanya permintaan dari atas nama perwakilan orang tua wali murid Surabaya yang datang ke Grahadi. Mereka minta sistem dihentikan sampai ada perubahan dari Mendikbud," kata Khofifah.

3. Kemendikbud tetap gunakan sistem zonasi 

Namun setelah sistem dihentikan dan ia berkomunikasi langsung dengan Kemendikbud, ditegaskan bahwa Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB menggunakan sistem zonasi tidak akan diubah.

"Saya komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Dikdasmen, saya tanya apakah ada kemungkinan perubahan pada Permendikbud itu, ditegaskan tidak ada. Sehingga tidak ada alasan kita menutup atau menangguhkan sistem pendaftaran PPDB, maka sistem zonasi tetap kita lakukan sesuai peraturan," tegas Khofifah.

4. Ada kuota khusus 

Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini menjelaskan, perjalanan PPDB SMA/SMK negeri di Jatim sudah melewati proses panjang.

Sebelumnya para wali murid juga pernah meminta ke DPRD Jatim, dan meminta agar Jatim tidak menggunakan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Atas permintaan wali murid itu Khofifah berkomunikasi langsung dengan Mendikbud. Khofifah menyampaikan kondisi dan suara warga masyarakat Jawa Timur.

Dari hasil tersebut Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota khusus pada anak anak yang NUN nya bagus untuk mendapatkan kuota 20 persen di setiap sekolah.

5. Jawa Timur jadi satu-satunya 

Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan keistimewaan dan kuota khusus bagi siswa yang NUN-nya bagus. Kebijakan ini kemudian ditiru oleh sejumlah provinsi lain.

Selain itu, sebagaimana diketahui Pemprov Jatim juga memberikan kuota khusus sebanyak 20 persen untuk warga miskin yang diantaranya mengakomodir khusus untuk anak buruh sebesar 5 persen.

"Saya ingin sampaikan bahwa Surabaya juga Indonesia. Jawa Timur juga Indonesia. Permendikbud itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Maka semoga wali murid di Surabaya bisa merasa Indonesia. Permendikbud sudah ditetapkan tapi bahwa tidak semua masyarakat merasa diuntungkan," kata Khofifah.

Wali murid khususnya di Surabaya, dikatakan Khofifah, sudah mendapatkan sistem yang cukup baik. Di mana satu Kota Surabaya hanya dibagi menjadi dua zona. Yaitu Utara dan Selatan. Masing-masing zona bisa memilih sekitar 16 sekolah, bahkan lebih.

"Kita tetap menjadikan Permendikbud sebagi referensi. Kita juga sudah memberikan 20 persen kuota untuk warga miskin. Ini adalah cara kita untuk memotong rantai kemiskinan, karena tak ada cara lain yang lebih efektif memotong garis kemiskinan dibandingkan memberikan akses pendidikan, supaya warga miskin bisa ikut mengakses pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas)," urainya.

6. Himbauan Khofifah 

Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh masyarakat menerima dengan baik aturan ini. Karena Pemprov Jatim pun sudah memberikan kebijakan untuk memberikan kuota khusus bagi calon siswa yang NUN nya baik.

Lalu juga yang memiliki prestasi olahraga, prestasi di bidang seni, dan juga ada kuota khusus untuk warga miskin. Bahkan yang di luar zona tapi prestasi maupun yang orang tuanya pindah tugas juga sudah diakomodir.

"Mudah-mudahan satu hari terakhir ini, kita bisa membangun kesinambungan dan wali murid bisa mendapatkan pilihan tempat belajar terbaik bagi anak-anaknya," pungkas Khofifah.