Kabar Surabaya

MK Registrasi 34 Perkara PHPU Pileg dari Dapil Jatim, KPU Mulai Siapkan Alat Bukti Tandingan

KPU Jawa Timur mulai menyiapkan sejumlah alat bukti untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg di Mahkamah Konstitusi.

MK Registrasi 34 Perkara PHPU Pileg dari Dapil Jatim, KPU Mulai Siapkan Alat Bukti Tandingan
Tribunnews.com
Sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mulai menyiapkan sejumlah alat bukti untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) di Jatim, ada 34 perkara yang telah diregistrasi dan tercatat di Buku Register Perkara Konstitusi (PRPK) dan siap untuk disidangkan.

Gugatan yang disampaikan oleh 11 partai politik peserta pemilu 2019 ini mayoritas berasal dari jenjang DPRD Kabupaten/Kota, yakni sejumlah 21 perkara. Sedangkan sisanya untuk DPR RI (9 perkara) dan DPRD Jatim (4 perkara).

Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto menjelaskan, pihaknya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk mulai menyiapkan alat bukti. Alat bukti tersebut digunakan sebagai jawaban tuduhan di gugatan ini.

Dalam menyiapkan alat bukti tersebut, KPU Jatim akan membuka kotak suara sebelum akan disampaikan pada tanggal 5 Juli 2019 mendatang. "Kami memiliki waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan dan menyusun alat bukti sebelum disampaikan ke MK," kata Arba kepada Suryamalang.com di Surabaya, Selasa (2/7/2019).

Di dalam membuka kotak suara, pihaknya sebelumnya juga akan memberitahukan kepada para peserta pemilu hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. "Kami membuka kotak suara sesuai dengan objek pada gugatan yang disampaikan," katanya.

Usai barang bukti dikumpulkan pada tanggal 5 Juli mendatang, sidang pendahuluan akan dilakukan pada Selasa (9/7/2019). "KPU Provinsi mengordinir alat bukti dari kabupaten/kota. Di antaranya, mengkaji pokok permohonan, menyusun alat bukti, menyusun kronologi peristiwa," ujarnya.

Berdasarkan perkara yang telah teregistrasi tersebut, tiga partai politik paling banyak memberikan gugatan adalah PKB, PPP, dan Demokrat, yakni enam perkara.

Jumlah perkara yang teregistrasi tersebut menurun dari gugatan yang disampaikan. Sebab, mengutip pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) di MK, ada 41 gugatan dari Jawa Timur.

Berdasarkan regulasi, setiap perkara PHPU yang didaftarkan harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa disidangkan (teregister). Di antaranya masuknya permohonan ke MK oleh pemohon tidak melebihi waktu yang ditentukan (terlambat).

Selain itu, bagi caleg dari partai politik juga harus melengkapi syarat formil. Caleg yang memasukkan gugatan tanpa sepengatahuan parpol juga akan ditolak. Oleh karenanya, setiap gugatan harus dilengkapi dengan legal standing yang menyertakan tandangan Ketua Partai atau Sekretaris/Wakil Sekretaris Partai. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved