Kabar Surabaya

PAC Surabaya Tak Terima Keputusan DPP, Ternyata DPC Tidak Pernah Sosialisasi Peraturan Penjaringan

Mekanisme penjaringan Ketua DPC dimana salah satu isinya adalah kewenangan pengambilan keputusan mutlak berada di tangan DPP PDIP.

www.pdiperjuangan.id
PDIP 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Surabaya menuntut DPP PDIP untuk menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya.

Tuntutan tersebut disuarakan berdasarkan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 27 Juni di Gedung Wanita dimana seluruh PAC mengusulkan Whisnu Sakti Buana untuk jadi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Namun tuntutan tersebut nyatanya tidak dibarengi dengan pengetahuan terkait Peraturan PDIP 28/2019, yang mengatur mekanisme penjaringan Ketua DPC dimana salah satu isinya adalah kewenangan pengambilan keputusan mutlak berada di tangan DPP PDIP.

“Sosialisasi (Peraturan PDIP 28/2019) belum pernah ada,” kata Hariaji, Ketua PAC PDIP Krembangan, Rabu (10/7/2019).

Padahal, menurut hasil Rapat Kerja Nasional PDIP dan Rapat Kerja Daerah PDIP Jatim, DPC PDIP di level kabupaten/kota harusnya menggelar sosialisasi mekanisme pemilihan Ketua DPC, dengan menerangkan gamblang Peraturan PDIP Nomor 28/2019.

Bahkan ada pula PAC yang tidak menggelar rapat sebagai persiapan Rakercab, seperti Kecamatan Bulak. “Saudara Riswanto selaku Ketua PAC tidak pernah menggelar rapat internal, tetapi tahu-tahu sudah keluar nama calon,” kata Yosef Aji Haryadi, Wakil Ketua PAC Bulak.

Karena tidak memahami Peraturan PDIP 28/2019, ketika DPP PDIP mengumumkan Ketua DPC Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan bukan Whisnu Sakti, para PAC bereaksi keras.

Padahal dalam Peraturan PDIP itu sudah diatur kewenangan masing-masing tingkat. Level PAC di kecamatan, DPC di kabupaten/kota, DPD di tingkat provinsi, dan DPP di level pusat, semua punya kewenangan mengusulkan.

Sedangkan kewenangan untuk memutuskan menjadi domain DPP PDIP. Bahkan di pasal 44 ayat 1 Peraturan PDIP 28/2019, disebutkan DPP PDIP berwenang untuk menunjuk Ketua DPC, di luar nama-nama yang diusulkan dari bawah.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved