Dewanti Desak SKPD Usulkan Pengadaan Barang yang Penting untuk Serap SILPA

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU – Agar serapan SILPA bisa maksimal sesuai target, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mendorong agar SKPD bisa menganggarkan kebutuhan penting yang alatnya berada dalam e katalog.

Dewanti sudah menyampaikan hal itu langsung kepada kepala SKPD yang ada di Pemkot Batu.

“Saya sampaikan kepada SKPD bahwa SILPA bisa digunakan untuk dinas yang urgen di katalog.”

“Contoh seperti kebakaran hutan kemarin. Kami tidak memiliki trail. Kebakaran rumah di kampung, kami juga belum punya kendaraan kecil pemadam kebakaran.”

“Yang urgen itu kalau ada di katalog, bisa dianggarkan,” kata Dewanti kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (13/8/2019).

Dewanti Rumpoko juga mengemukakan enam poin sebagai upaya untuk menekan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Pemkot Batu.

Enam poin itu adalah mendorong SKPD agar melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, menyusun anggaran belanja dengan faktor efisiensi dan indikator yang jelas dan dapat ditanggingjawabkan, belanja daerah akan dialokasikan untuk hal prioritas.

Kemudian percepataan pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan monitoring berkala serta memasukkan kriteria capaian kerja dan penyerapan anggaran sebagai indikator penilaian kinerja.

“Ada beberapa penyebab tingginya SILPA antara lain mepetnya waktu, sehingga kami tidak bisa mengerjakan.”

“Kalau bisa sih habis ya SILPA nya, tapi itu tidak mungkin karena SILPA bisa dibelanjakan dalam PAK.”

“Nah sekarang ada peluang, mudah-mudahan bisa terserap 70 persen,” kata Dewanti.

Ada reward dan juga punsihmant yang diberikan oleh Pemkot Batu kepada SKPD.

Hal itu dilakukan salah satunya juga dalam upaya mengurangi jumlah SILPA.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edy Purnomo mengatakan tingginya SILPA itu menunjukkan prestasi yang tidak baik untuk Pemkot Batu.

“Kalau SILPA menumpuk terus, itu bukan prestasi yang bagus dalam pandangan kami sebagai fungsi kontrol,” ujar Cahyo.

Saat ini DPRD dan Pemkot Batu membahas PAPBD. DPRD mendesak agar PAPBD bisa disahkan sebelum pelantikkan anggota DPRD yang baru pada 30 Agustus 2019.

Cahyo pun mendorong agar Pemot Batu segera menyelesaikan strategi program dan pemberkasannya.

“Saya minta segera dilengkapi. Secara politis bahwa PABPD ini waktunya sebentar, ini harus selesai di DPRD yang lama. Kalau tidak akan molor dan tidak bisa PAK,” katanya.

Jika tidak selesai pada periode anggota DPRD Kota Batu kali ini, Cahyo mengatakan adanya peluang besar SILPA di tahun ini. Ia pun tidak ingin hal itu terjadi karena akan merugikan masyarakat.

“30 Agustus dilantik. Setelah itu hanya ada pimpinan sementara belum terbentuk alat kelengkapan DPRD.”

“Paling cepat satu bulan, kalau molor dua bulan. Kalau misal November ditetapkan, sisa Desember,” tegasnya.

“Makannya kami desak dan berikan pemahaman kepada Pemkot Batu agar tidak memberikan waktu lama.”

“Itu menurut saya waktu emas untuk menyelesaikan itu,” imbuhnya.

Jika PAPBD bisa diputuskan sebelum pelantikan, maka Pemkot Batu memiliki waktu yang cukup untuk menyerap anggaran dalam program-program yang berkaitan penting dengan masyarakat.

Menurut Cahyo, butuh kerjasama yang baik antara Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu.

“Sehingga apa yang direncanakan bisa tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, akan menghasilkan SILPA terus.”

“Padahal saat ini upayanya adalah minimal SILPA itu bisa digunakan, sehingga tidak menumpuk ke SILPA berikutnya,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Pada 2018 lalu, Pemkot Batu mencatatkan jumlah SILPA sebanyak Rp 271 miliar.

Angka tersebut naik 96,12 persen dibanding SILPA 2017 yang sebesar Rp 138 miliar.