Breaking News:

Citizen Reporter

Sikap Belanda Tentang Proklamasi Indonesia 1945 dan Ketidakadilan yang Berlanjut Sampai Kini

Sikap Belanda Tentang Proklamasi Indonesia 1945 dan Ketidakadilan yang Berlanjut Sampai Kini

Editor: yuli
LIFE
SUKARNO: KALAU PIHAK BELANDA TETAP TIDAK MAU MENYUDAHI KOLONIALISME  DI IRIAN BARAT, SUATU HARI AKAN DATANG ENTAH ESOK ENTAH  LUSA YANG  DIA PASTI AKAN DIGILING GILAS OLEH SEJARAH  

Di antara para pembunuh orang Indonesia adalah mantan Nazi Belanda, yang dikirim ke Indonesia setelah Perang Dunia II untuk memperjuangkan Belanda dalam Perang Kemerdekaan.

Mengakui kemerdekaan Indonesia

Jadi siapa yang diperingati pada Hari Peringatan Belanda? Siapa yang tidak?

Kunci jawabannya adalah ini: Belanda tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945–Belanda mengakui tahun 1949 sebagai perjanjian kedaulatan.

Mengapa demikian? Sebab jika Belanda mengakui tahun tersebut, itu berarti negara tersebut telah menyerang negara yang berdaulat setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk menjajahnya.

Dan maka, pembantaian, yang di Belanda disebut secara eufimistis sebagai “tindakan penegakan hukum,” tidak dapat dikatakan “tindakan penegakan hukum” tetapi lebih tepat disebut sebagai kejahatan perang, seperti yang dijelaskan dalam buku yang akan terbit oleh Ady Setyawan dan Marjolein Van Pagee.

Pejuang kemerdekaan Indonesia pada 1945. Sebagian besar bersenjata bambu runcing. Tropenmuseum / Museum Nasional Budaya Dunia., CC BY

Aksi militer

Menurut cerita resmi Belanda, bagaimanapun, Indonesia adalah “Belanda” selama terjadi “tindakan penegakan hukum”, dan dengan demikian membunuhi orang-orang Anda sendiri bukan kejahatan perang, melainkan penegakan hukum yang keliru.

Masalahnya, yang bertindak sebagai para penegak hukum bukanlah petugas polisi melainkan tentara yang bertugas di militer Belanda.

Publikasi “De Doden Tellen” (“Menghitung Orang Mati”) yang dirilis komite Hari Peringatan Nasional Belanda menunjukkan betapa tidak konsistennya cerita resmi Belanda. Publikasi tersebut menyebut konflik sebagai “tindakan penegakan hukum” sementara secara bersamaan menggunakan bahasa “penaklukan” militer.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved