Malang Raya

Pemkot Malang Sosialisasikan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Kota Malang baru saja memiliki peraturan walikota mengenai Implementasi Pendidikan Anti Korupsi nomor 45/2019

Pemkot Malang Sosialisasikan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
Hayu Yudha Prabowo
BUKA ACARA - Wali Kota Malang Sutiaji membuka acara sosialiasi Peraturan Wali Kota Malang No 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Aula Pertamina, SMKN 2 Kota Malang, Rabu (18/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kota Malang baru saja memiliki peraturan walikota mengenai Implementasi Pendidikan Anti Korupsi nomor 45/2019. Hal itu kemudian disosialisasikan pada kepala sekolah dan komite sekolah dari SD dan SMP negeri serta swasta, Rabu (18/9/2019) di tiga titik. Yaitu di aula SMKN 2, aula dinas pendidikan dan SMPN 4.

Narasumbernya adalah Walikota Malang, Sutiaji, Dani Rustandi dari Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Lutfhi J Kurniawan dari MCW (Malang Corruption Watch). Sutiaji menyatakan bahwa sejak kecil, anak-anak sudah diberi contoh tontonan buruk untuk ditiru. "Misalkan melanggar lalu lintas seperti tidak pakai helm merasa biasa. Bahkan bangga karena polisi tidak menangkap," jelas Sutiaji di acara itu.

Perkara-perkara kecil harus diselesaikan jika tidak akan menjadi kebiasaan. Untuk itu dimulai dari diri sendiri. Seperti berbuat baik karena sayang dirinya. Bukan karena orang lain atau demi orang lain. Maka jika masih mencapai kesadaran demi orang lain, tidak akan sukses. Ia berharap, perwal tentang implementasi pendidikan anti korupsi bisa jadi acuan untuk di sekolah. Namun juga harus dibantu walimurid di rumah agar linier.

Pokok-pokok Aturan dalam Perwali Malang tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi

SOSIALISASI - Peserta membaca buku sosialiasi Peraturan Wali Kota Malang No 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Aula Pertamina, SMKN 2 Kota Malang, Rabu (18/9/2019).
SOSIALISASI - Peserta membaca buku sosialiasi Peraturan Wali Kota Malang No 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Aula Pertamina, SMKN 2 Kota Malang, Rabu (18/9/2019). (Hayu Yudha Prabowo)

Dijelaskan Sutiaji, lahirnya perwal ini memang ada anjuran dari KPK. "Pendidikan anti korupsi bisa dilakukan sejak dini. Anak sejak kecil itu punya sifat ingin memiliki. Boleh memiliki tapi dengan cara yang benar," kata Walikota Malang. Maka mereka harus tahu mana yang milik publik dari privat. "Temboknya jelas," tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah berharap perwal ini bisa menjadi pedoman pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. "Karena itu perlu dukungan kepala sekolah, guru, komite sekolah," kata Zubaidah di acara itu. Contoh-contoh konkrit bagaimana memulai anti korupsi yang dimulai dari pendidikan akan diintegrasikan dalam pembelajaran kepada anak.

Sehingga diharapkan ada perubahan mindset. "Namun sebelum merubah anak, maka tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan guru harus siap untuk berubah terlebih dahulu," kata Zubaidah pada wartawan. "Jadi, jangan menyuruh anak berubah manakala kita tidak mau berubah," tukasnya.

Dikatakan, anak harus dibiasakan paham tentang hak dan kewajibannya. Jika sudah, maka anak-anak akan tahu apa yang dimaksud dengan korupsi dan mana yang tidak. "Harapannya seperti itu," jelasnya. Implementasi pendidikan anti korupsi juga terkait dengan pendidik.

"Otomatis mereka akan bertanggung jawab terhadap tupoksi yang berkaitan dengan moral. Jam sekian saya harus mengajar. Pada saat tidak mengajar, sama saja mereka mengkorupsi waktu. Padahal mereka telah dibayar," contohnya. Jika meninggalkan waktu mengajar dan tidak diganti dengan jam lain, maka dia juga korupsi waktu. Korupsi waktu identik dengan korupsi uang.

Ia mencontohnya dirinya untuk mengonversi waktu di pekerjaannya. "Maka saya pun selalu menekan diri manakala sekarang ada kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan, saya harus mengganti kerjaan saya itu. Mungkin saya kerjakan sampai lembur atau besoknya datang pagi," jelasnya.

Zubaidah berharap contoh-contoh kecil yang disampaikan walikota di acara itu nantinya bisa disampaikan kepala sekolah kepada guru. Dan guru bisa menindaklanjuti kepada siswa. Dikatakan, pendidikan anti korupsi bisa diimplementasi ke semua mata pelajaran. Jadi tidak ada kurikulum tersendiri.

"Penekanan ada di mapel PPKn. Tapi masuknya ke semua mata pelajaran," jelasnya. Perwal ini dasarnya di peraturan presiden, kemudian ada peraturan gubernur. Zubaidah berharap, setelah ada perwali ini, maka bisa diimplementasikan di lapangan. Sedang Dani Rustandi dari KPK mengapresiasi perwal ini karena tidak semua daerah memilikinya. "Mudah-mudahan jadi pondasi ke depan. Sehingga menjadi karakter baik di anti korupsi," kata Dani.

Dalam paparannya, terjadi pergeseran di korupsi. 70 persen pelakunya malah kaum terpelajar dan juga menyentuh anak muda. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, art kata korupsi adalah memgambil apa yang bukan haknya. "Bagaimana dengan mencuri? Esensinya sama dengan korupsi. Tapi ternyata beda perlakuan," tutur Dani.

Terjadinya korupsi karena ada niat dan kesempatan dan berhubungan dengan individu. Karena itu dilakukan perbaikan sistem untuk menutup kesempatan korupsi dengan memakai aplikasi. Untuk memberantas korupsi juga ada penindakan hukumnya dan untuk pencegahan korupsi dilakukan lewat pendidikan anti korupsi.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved