Pengaduan Dugaan Pelanggaran Fintech di OJK Malang Naik 200 Persen

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencatat ada 66 aduan dugaan pelanggaran Financial Technology atau Fintech selama 2019.

Jumlah pengaduan ini naik 200 persen dibandingkan tahun 2018.

“Kalau 2018 itu hanya ada belasan aduan perihal Fintech. Sampai September 2019 sudah ada 66. Naik dua kali lipat,” ujar Sugiarto Kasmuri, Kepala OJK Malang kepada SURYAMALANG.COM, Senin (14/10/2019).

Dia menambahkan mayoritas aduan menyasar fintech ilegal alias tidak terdaftar dalam pengawasan OJK.

Kepada OJK, pelanggan layanan itu mengadu data pribadinya disebarluaskan untuk keperluan penagihan.

“Masalahnya kan masyarakat tidak pernah baca dulu sebelum pinjam. Alhasil semua informasi bisa diambil oleh aplikasi itu.”

“Saat menunggak baru lah informasi peminjam disebarluaskan,” imbuhnya.

Sebetulnya OJK telah melalukan penertiban terhadap ratusan fintech ilegal.

Namun, hal itu tak efektif sebab pelaku fintech dapat sewaktu-waktu mengaktifkan kembali aplikasi dengan cara mengganti nama.

“Susah sekali ini. Diblokir, besok tinggal ganti nama saja. Dan kalau begini akan terus ada korbannya,” katanya.

Agar terhindar dari jerat pinjaman fintech ilegal, Sugiarto minta masyarakat lebih waspada.

Baru-baru ini, OJK menerbitkan aturan bahwa hanya ada tiga informasi peminjam yang dapat diakses oleh fintech.

Tiga informasi itu adalah lokasi, kamera, dan perekam suara.

“Kalau informasi yang diakses lebih dari tiga itu, bisa dibilang itu fintech ilegal,” ucap dia.