Dana Pilbup Malang 2020 : Bawaslu Minta Rp 28 M, Pemkab Hanya Sanggup Rp 23 M

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bawaslu Kabupaten Malang belum menyepakati anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 yang ditawarkan Pemkab Malang.

Bawaslu Kabupaten Malang tetap pada usulan sebesar Rp 28 miliar.

Namun, Pemkab Malang hanya menyanggupi sebesar Rp 23 miliar kepada Bawaslu Kabupaten Malang.

“Apabila anggaran yang kami ajukan belum disepakati, kami tidak bisa berbuat banyak. Mengingat tahapan Pilbup Malang 2020 sudah mulai 26 Oktober 2019. Hanya bisa menyisakan beberapa hari.”

“Apalagi untuk pengesahan NPHD juga butuh waktu,” tutur M Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (15/10/2019).

Wahyudi menerangkan pihaknya tidak ingin mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan.

“Ada sekitar 4.000 TPS di Pilbup Malang 2020. Kami juga harus memikirkan biaya pengawasan TPS sebesar itu.”

“Kami tidak ingin mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan,” katanya.

Anggaran akan dialokasikan untuk semua kebutuhan Bawaslu Kabupaten Malang, termasuk honor para petugas pengawas yang ada di lapangan.

Wahyudi menyebut bimbingan teknis (Bimtek) pengawas dan saksi juga butuh biaya.

“Kami sudah konsultasi ke Bawaslu RI. Memang ketemu anggaran yang kami usulkan sebesar Rp 28 miliar. Apabila ini tak kunjung disepakati, maka saya tidak tahu harus berbuat apa.”

“Bawaslu hanya mengajukan anggaran untuk Pilbup Malang 2020 yang sudah dilakukan efesiensi serta penyesuaian,” ungkap Wahyudi.

Di sisi lain, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang, Bachrudin memastikan KPU Kabupaten Malang sepakat anggaran Pilbup Malang 2020 sebesar Rp 85 miliar.

Sebelumnya KPU Kabupaten Malang mengajukan Rp 93 miliar.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk seluruh tahapan Pilkada serentak.

“KPU Kabupaten Malang sudah beres. Saat ini sedang disusun drafnya oleh KPU bersama tim anggaran Pemkab.”

“Anggaran itu sudah melalui penghitungan yang cermat dan efisien dalam hal penggunaannya,” ungkapnya.