Pilbup Malang

Dana Pilbup Malang 2020 : Bawaslu Minta Rp 28 M, Pemkab Hanya Sanggup Rp 23 M

Bawaslu Kabupaten Malang belum menyepakati anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 yang ditawarkan Pemkab Malang.

Dana Pilbup Malang 2020 : Bawaslu Minta Rp 28 M, Pemkab Hanya Sanggup Rp 23 M
Tribunnews
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bawaslu Kabupaten Malang belum menyepakati anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 yang ditawarkan Pemkab Malang.

Bawaslu Kabupaten Malang tetap pada usulan sebesar Rp 28 miliar.

Namun, Pemkab Malang hanya menyanggupi sebesar Rp 23 miliar kepada Bawaslu Kabupaten Malang.

“Apabila anggaran yang kami ajukan belum disepakati, kami tidak bisa berbuat banyak. Mengingat tahapan Pilbup Malang 2020 sudah mulai 26 Oktober 2019. Hanya bisa menyisakan beberapa hari.”

“Apalagi untuk pengesahan NPHD juga butuh waktu,” tutur M Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (15/10/2019).

Wahyudi menerangkan pihaknya tidak ingin mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan.

“Ada sekitar 4.000 TPS di Pilbup Malang 2020. Kami juga harus memikirkan biaya pengawasan TPS sebesar itu.”

“Kami tidak ingin mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan,” katanya.

Anggaran akan dialokasikan untuk semua kebutuhan Bawaslu Kabupaten Malang, termasuk honor para petugas pengawas yang ada di lapangan.

Wahyudi menyebut bimbingan teknis (Bimtek) pengawas dan saksi juga butuh biaya.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved