Breaking News:

Malang Raya

Pemkab Malang Gelar Sosialiasi Penguatan Netralitas ASN, Begini Peringatan Dirjen Otoda Kemendagri

Pemkab Malang sosialisasi Penguatan Netralitas dan Integritas ASN dalam rangka menciptakan Good Governance Government 2019

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Pemkab Malang sosialisasi Penguatan Netralitas dan Integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka menciptakan Good Governance Government 2019, Senin (28/10/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN – Pemkab Malang sosialisasi Penguatan Netralitas dan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menciptakan Good Governance Government 2019, Senin (28/10/2019).

Sosialisasi dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Malang dan Dirjen Otoritas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.

Isu yang tengah dibahas adalah mengenai netralitas ASN jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. 

Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik menerangkan netralitas paling mudah dilakukan adalah jangan pergunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada. 

“Netralitas paling simpel adalah jangan pergunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada. Kalau anda (ASN) ingin terlibat syaratnya harus mundur jadi ASN.”

“Kami tegaskan ASN dilarang keras menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu,” ujar Akmal kepada SURYAMALANG.COM.

Akmal turut berkomentar terkait adanya pejabat di Pemkab Malang yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono yang mendaftar bakal calon bupati Malang lewat partai PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, itu merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Secara eksplisit dari sisi etika, ASN dilarang terlibat dalam tindakan politik praktis.”

“Ketika mendaftar, ia terlibat tidak? Nah itu kewenangan Bawaslu. Yang dilarang adalah menjadi anggota partai politik.”

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved