Pemkab Malang Bakal Terapkan E-Budgeting, Sekda Sebut Bisa Jadi Solusi Berantas Korupsi

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang akan menerapkan sistem transaksi e-budgeting.

Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menerapkan sistem yang diyakini dapat memininalisir adanya tindak pidana korupsi itu pada tahun 2020.

Sebagai persiapan, Diskominfo Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknis di salah satu hotel di Kota Malang, Selasa (17/12/2019).

Pesertanya, 275 orang dari seluruh OPD di Pemkab Malang.

Mereka diproyeksikan sebagai operator sistem e-Budgeting tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono menyambut baik e-Budgeting di instansinya.

 Didik menyebut Pemkab Malang bisa semakin transparan dan akuntabel terkait transaksi keuangan.

“Kami menyambut baik apa yang dilaksanakan Diskominfo. Sehingga kedepan akan semakin transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” kata Didik kepada SURYAMALANG.COM.

Didik menambahkan, masyarakat bisa memantau  penerapan e-Budgeting.

Caranya mudah, tinggal kunjungi web http://rup.lkpp.go.id.

Jika sistem ini diterapkan, nantinya seluruh transaksi  OPD Malang dilakukan secara non tunai.

“Ada aplikasi online untuk mengurusi segala transaksi keuangan di OPD di Pemkab Malang.”

“Maka dari itu kami bimbingan teknis ini penting. Saya ingin mereka (peserta bimtek) betul-betul paham,” ujar Didik.

Di sisi lain, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung menjelaskan pihaknya bakal melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transaksi dalam sistem e-Budgeting. Gunanya, agar pelaporan keuangan Pemkab Malang semakin transparan dan terverifikasj.

“Soal aplikasi e-Budgeting, pemerintah daerah harus melaporkan ke KPK per 3 bulan. Setiap OPD  pasti akan lebih transparan dan bisa dilihat di web.”

“Jadi tidak ada transaksi tunai. Semua non tonal,” kata Ferry.