Breaking News:

Pilbup Malang

Sam HC Berburu Calon Wakil Bupati untuk Maju di Pilbup Malang, Ada Nama Advokat Gunadi Handoko

Seorang advokat Malang, Gunadi Handoko tertarik mendampingi Heri Cahyono dalam kancah Pilbup Malang 2020.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Dyan Rekohadi
Kolase - SURYAMALANG.COM/M Erwin
Calon Bupati Malang lewat jalur Independen, Heri Cahyono dan pengacara, Gunadi Handoko yang optimis bisa menjadi Calon Wakil Bupati Malang lewat jalur independen. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Calon Bupati Malang lewat jalur independen, Heri Cahyono tak ingin fungsi posisi Wakil Bupati Malang hanya jadi pelengkap atau yang ia sebut "ban serep".

Pengusaha asal Kasembon, Kabupaten Malang ini ingin bekerja bersama dengan wakilnya nanti.

Ia akan membagikan tugas dengan wakilnya itu.

Kriteria Sosok yang Akan Digandeng Sam HC di Pilbup Malang 2020

Tak Kalah dari Running Man, Inilah 5 Variety Show Korea Selatan yang Dijamin Lucunya Kebangetan

Arema FC Resmi Rekrut Mantan Pemain Timnas Indonesia U-17

"Wakil bupati bukan ban serep. Kalau ada 10 pekerjaan, bupatinya ngerjain 6, lalu wakilnya 4 kerjaan," ujar Heri saat gelar konvensi di salah satu hotel di Kepanjen, Rabu (15/1/2020).

Sam HC, demikian panggilan Heri siap menggelar konvensi untuk mendapatkan calon wakil bupati yang akan jadi pendampingnya.

Terkait tahapan konvensi penjaringan Calon Wakil Bupati Malang yang akan digelarnya, 11 peserta akan mengikuti tes yang akan diuji oleh 3 orang panelis.

Tes meliputi wawancara, wawasan keilmuan, kapasitas dan lain-lain.

Terkait pengumuman Calon Wakil Bupati Malang, Sam HC akan mengumumkannya lebih lanjut.

"Ini baru pertama di indonesia, ada calon independen yang menggelar konvensi. Jadi yang terbaik dari konvensi ini akan dipilih. Kita akan pilin salah satu (dari 11 peserta)," beber pendiri God Management School itu.

Sementara itu, seorang advokat tertarik mendampingi Heri Cahyono dalam kancah Pilbup Malang 2020.

Gunadi Handoko mengungkapkan ketertarikannya.

"Saya mantap dan optimis melangkah di jalur independen sebagai (calon) wakil," beber pria yang pernah maju jadi Caleg DPR RI dar Partai Berkarya itu.

Gunadi berpendapat, biaya politik yang tinggi bakal menyebabkan kepala daerah tidak fokus saat menjalani jabatannya.

"Apalagi ada kabar, bahwa biaya poitiknya mencapai puluhan miliar hingga ratusan miliar. Ini menjadikan kepala Daerah terpilih melalui partai politik, maka akan mengutak-atik APBD untuk kepentingannya mengembalikan biaya politik yang tinggi. Tentunya berbeda dengan jalur independen yang secara mandiri dari segi pembiayaan," ujar Gunadi. 

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved