Virus Corona di Jatim

Belum Ada Daerah di Jatim Ajukan PSBB, Termasuk Malang dan Surabaya, Ternyata Ada Syarat Wajibnya

Gubernur Khofifah sebut pemerintah daerah bisa mengajukan PSBB ke provinsi, baru oleh provinsi diajukan ke Kementerian Kesehatan.

SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Jalan Sultan Agung Kota Batu ditutup untuk menunjang gerakan physical distancing guna menangkal virus corona di, Sabtu (29/3/2020). Belum ada daerah di Jatim yang terapkan PSBB 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Sejauh ini dipastikan belum ada daerah di Jawa Timur (Jatim) yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran covid-19.

Kawasan Malang Raya dan Kota Surabaya yang disebut-sebut akan menerapkan PSBB ternyata juga belum menerapkannya.

Dua kawasan ini ternyata masih membuat kajian sebelum mengajukan atau menerapkan status PSBB.

Ada 23 Klaster Sumber Penularan Virus Corona di Jatim, 4 Klaster di Malang Raya Termasuk Kota Batu

Sopir Cabul Nodai Dua Remaja Perempuan dalam Sehari di Jember, Hanya Modal Buaian di Media Sosial

Raport Kenaikan Kelas di Malang 19 Juni 2020, Ujian Sekolah & Wisuda Kelulusan Ditiadakan, Sesuai SE

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa sampai hari ini belum ada daerah di Jawa Timur yang mengkomunikasikan untuk pengajuan kawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran covid-19.

Sempat dikabarkan bahwa pemda di kawasan Malang Raya tengah mengajukan PSBB ke Gubernur Jawa Timur.

Akan tetapi terkait kabar itu, Khofifah menyebut bahwa hal tersebut sudah dikroscek ke kepala daerahnya dan ia mengatakan bahwa pengajuan itu belum dibuat. Bahkan suratnya juga belum masuk ke Pemprov.

“Saya sudah wa ke kepala daerahnya. Tapi katanya besok baru dirapatkan,” kata Khofifah Senin (6/4/2020) petang.

Ia menyebutkan bahwa mekanisme penerapan PSBB di suatu wilayah memang tidak boleh dikalukan tanpa izin dari pusat.

Dalam pengajuannya, ditegaskan Gubernur Khofifah bahwa saat pemerintah daerah bisa mengajukannya ke provinsi, baru oleh provinsi diajukan ke Kementerian Kesehatan.

Namun dikatakan mantan Menteri Sosial ini, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika suatu daerah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved