Virus Corona di Malang

Kemenag Keluarkan Edaran Soal Pemotongan Biaya UKT/SPP 10 Persen, Begini Komentar Rektor UIN Maliki

Haris menuturkan dari diskusi nanti bisa diketahui akan memilih skema mana, karena di surat pemotongan UKT/SPP itu minimal 10 persen.

sylvianita widyawati/surya
Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Abdul Haris MAg (tengah/batik), saat kegiatan deklarasi dengan mahasiswa asing di halaman rektorat, Selasa (7/4/2020). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, mengeluarkan surat pada 6 April 2020 tentang pengurangan UKT/SPP PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) akibat pandemi Covid-19. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr Abdul Haris MAg, membenarkan adanya surat itu.

"Keluarnya baru tadi malam (Senin malam, 6/4/2020). Jadi baru kami tindak lanjuti dengan diskusi dulu hari ini," kata Abdul Haris seusai kegiatan di halaman depan gedung rektorat, Selasa (7/4/2020).

Haris menuturkan dari diskusi nanti bisa diketahui akan memilih skema mana, karena di surat pemotongan UKT/SPP itu minimal 10 persen.

"Pada intinya, kami ingin membantu mahasiswa juga masyarakat secara luas karena dampak pandemi ini," sambungnya.

Menurutnya, surat ini kemungkinan besar mengakomodir suara mahasiswa Indonesia secara umum.

Pantauan suryamalang.com, mahasiswa banyak mengeluh di media sosial tentang biaya paket data karena mengikuti kuliah daring sebagai akibat pembelajaran di rumah sampai akhir semester genap ini.

Di satu sisi, mereka sudah membayar UKT/SPP penuh tapi tidak menikmati fasilitas kampus.

Dalam surat itu, Ditjen Pendis mengambil tiga langkah untuk mahasiswa akibat pandemi Covid-19.

Pertama, rektor/ketua PTKIN melakukan pengurangan UKT/SPP untuk mahasiswa diploma, S1, S2 dan S3 pada semester ganjil 2020/2021. Besaran pengurangan minimal 10 persen dari UKT/SPP.

Kedua, jika pengurangan di atas 10 persen, maka dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021.

"Ketiga, mekanisme pengurangan/diskon agar mengacu pada perundang-undangan," pungkasnya.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved