Sanksi Pidana Menunggu, Rapid Test di Polrestabes Surabaya 5 Orang Terindikasi Positif Covid 19

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Proses Rapid Test di Gedung Bharadaksa Mapolrestabes Surabaya masih berlangsung.

Hasil sementara, dari sekitar separuh orang yang dilakukan rapid test, lima di antaranya terindikasi positif Covid 19.

Hal ini disampaikan salah satu perwira yang ada di Polrestabes Surabaya saat rapid test berlangsung kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (3/5/2020) sekitar pukul 02.18 WIB.

"Terindikasi positif lima orang, sudah dibawa ambulance dan saat ini masih berlangsung rapid testnya," sebut perwira tersebut.

Kelima orang terindikasi positif Covid 19 usai di rapid test itu akan dibawa ke RS Menur Surabaya.

Belum diketahui pasti, dari lokasi mana kelima orang terindikasi positif tersebut terjaring razia.

"Dibawa ke RS Menur,"singkatnya. 

Satuan Gugus Tugas Covid 19 Jawa Timur tak main-main menghadapi penyebaran virus Covid 19 kali ini.

Setelah masa sosialisasi PSBB dilakukan, kini upaya represif pun harus diambil Satuan Gugus Tugas Covid 19 Jawa Timur dengan melakukan upaya razia kepada pelanggar ketentutan jam malam selama masa PSBB di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Seperti yang terjadi di Surabaya, Kepolisian mengambil langkah dengan mengangkut para pelanggar yang terjaring razia itu ke Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (2/5/2020) malam.

Mereka akan menjalani rapid test di gedung Bhara Dhaksa Mapolrestabes Surabaya berikut tes wawancara untuk mendapakan hasil maksimal terkait penularan virus Covid 19 di Surabaya.

"Ada 82 orang yang di Surabaya, Gresik 85 orang dan Sidoarjo saat ini masih 24 orang yang terjaring razia. Di Surabaya kami bawa ke Polrestabes Surabaya untuk jalani rapid test dan pendataan,"kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Minggu (3/5/2020) dini hari.

Tak hanya itu, Luki menegaskan, para pelanggar razia ini terancam tindak pidana karena melanggar ketentuan pasal 93 tentang karantina dan pasal 216 KUHP yang ancaman hukuman 1 tahun.

"Itu akan kami berikan tindakan tegas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ancamannya bisa pidana penjara selama 1 tahun," tambah Luki.

Setidaknya para pelanggar ini akan ditahan selama 1x24 jam untuk jalani pemeriksaan dan pendataan.

"Terkait, putusan nanti pengadilan ya. Nanti kami data dulu dan lakukan penahanan selama 1 x 24 jam, ada pertimbangan yuridis yang akan dilakukan penyidik nantinya," tandas perwira tinggi dua bintang di pundak itu.