Pilkada Jatim
Daftar Opsi Pemungutan Suara Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Virus Corona, Termasuk Lewat Pos
Ada sejumlah wacana teknis pemungutan suara Pilkada Serentak selama pandemi virus corona atau Covid-19 masih berlangsung.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Zainuddin
lihat foto
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ada sejumlah wacana teknis pemungutan suara Pilkada Serentak selama pandemi virus corona atau Covid-19 masih berlangsung.
"Dengan adanya potensi pelaksanaan pemungutan yang berlangsung di tengah pandemi, terbuka kemungkinan menerapkan metode luar negeri, seperti pos," kata Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu RI kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (16/5/2020).
Muncul juga wacana penggunaan E-Voting dan E-Rekap. Namun, penerapan wacana masih menemukan kendala.
"Meskipun infrastruktur sudah ada, namun pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian," katanya.
Dengan besarnya cakupan wilayah Indonesia, penerapan tersebut bukan hal yang mudah. Apalagi Indonesia termasuk wilayah kepulauan.
"Indonesia bukan negara demokrasi terbesar, namun negara demokrasi kepulauan terbesar. Ini sebuah berkah sekaligus tantangan," katanya.
Bila hal itu diterapkan, sebaiknya setiap daerah memiliki perlakuan yang berbeda.
"Pemilu sebelumnya, juga sudah ada TPS keliling dan berbagai penyesuaian di masing-masing daerah. Tentu, sejumlah penyesuaian ini bisa juga dilakukan di Pilkada Serentak tahun ini," katanya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan bila pemungutan suara dilakukan tahun ini, maka harus menerapkan penerapan protokol kesehatan, termasuk di dalam bilik suara.
Misalnya, petugas TPS menyiapkan handsanitizer, masker, sampai pengecek suhu.
"Termasuk saat mencelupkan jari ke tinta. Kan kita tidak bisa menjamin pemilih tersebut sedang menderita covid atau tidak," kata Fritz.
Sementara itu, mantan Panwaslu Los Angeles, Zezen Zainal Mutaqien menuturkan Amerika Serikat (AS) sudah mendengungkan wacana penerapan Pemilu menggunakan pos.
Meskipun meningkatkan partisipasi pemilu, namun tidak semua pihak setuju penerapan pemungutan suara menggunakan Pos.
"Wacana ini memunculkan beberapa perdebatan," kata Zezen.
"Partai Replubik tidak setuju lewat pos. Kabarnya, semakin banyak yang nyoblos, akan menguntungkan Partai Demokrat," katanya.
