Berita Malang Hari Ini

DPRD Kota Malang Sahkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

DPRD Kota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah

rifky edgar/suryamalang.com
suasana dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah, Senin (8/6/2020). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - DPRD Kota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung di gedung dewan pada Senin (8/6/2020).

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, bahwa Perda tersebut dibutuhkan agar Pemerintah Daerah dapat menertibkan aset-asetnya. Saat ini ada sekitar 6.000 bidang aset milik Pemkot Malang yang masih belum disertifikasi.

Dan kini pihaknya sedang menunggu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena Pemkot Malang sudah menganggarkannya.

"Kami nunggu kemampuan BPN. Karena kami juga sudah menganggarkan sebanyak mungkin. Jadi kemampuan BPN itu berapa per tahun, kan dibatasi. Apalagi sekarang dengan ada Prona, sehingga ada keterbatasan di sana," ucapnya.

Sutiaji menambahkan bahwa Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, tertib dan transparan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan umumnya maupun pengelolaan barang milik daerah pada khususnya.

"Saat ini sistemnya sewa, dan bukan lagi restribusi. Sistem sewa tersebut yang nantinya ditentukan melalui apresure," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyampaikan, dengan adanya Perda ini diharapkan Pemkot Malang dapat menyelamatkan aset-asetnya yang masih ada.

Dia juga mendorong Pemkot Malang agar dapat mengelola asetnya, terutama untuk aset-aset yang banyak dikuasai oleh swasta.

"Pak wali sudah melihat. Ada ketidakpatuhan ASN atau bidang aset itu untuk mendata. Sehingga banyak aset-aset Pemkot itu yang dikuasai oleh swasta. Tanpa ada tindakan tegas di awal," imbuh Kartika.

Politisi PDIP itu menambahkan, agar Pemkot Malang nantinya juga dapat segera menyelesaikan tertib administrasi.

Yang harapannya agar bisa segera menyelamatkan aset-aset yang dikuasai oleh pihak swasta.

"Kalau memang asetnya itu disewa dan dimanfaatkan monggo, itu kami tak masalah sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Yang jadi masalah itu apabila dikuasai secara perorangan dan akan dibalik nama," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved