Pemkot Sebut akan Ada Satgas Khusus Pantau Koperasi 'Nakal' di Batu

SURYAMALANG.COM | BATU – DPRD Batu meminta agar Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Batu memperketat pendataan terhadap sejumlah koperasi yang ada di Kota Batu. Dewan juga meminta agar Diskumdag bisa mengawal dengan baik kinerja koperasi agar tidak menyalahi aturan.

Wakil Ketua DPRD Batu, Hely Suyanto mengatakan, Diskumdag juga harus segera menginventarisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan koperasi di Kota Batu. Pasalnya, anggota dewan sering mendengar laporan praktik penagihan dari koperasi yang tidak sesuai prosedur.

Hely juga meminta agar ada pemberian sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Hal tersebut disampaikan Hely ketika menggelar dengar pendapatan antara Komisi B dengan Diskumdag dan Pemuda Pancasila di Gedung DPRD Batu, Kamis (18/6/2020).

Dalam dengar pendapat itu, Pemuda Pancasila mengusulkan adanya Satuan Tugas (Satgas) yang khusus memantau kinerja koperasi.

“Selain perlu adanya pembinaan untuk KSP agar bisa berjalan sesuai asas koperasi, dan tidak terulang kembali peristiwa serupa maka perlu kepastian kapan secepatnya landasan hukum Satgas tersebut dibuat. Kami, dari DPRD siap memberikan bantuan,” ujar Hely.

Ketua PP MPC Batu, Endro Wahyu Widjoyono dalam pertemuan tersebut mengajak pihak eksekutif maupun legislatif untuk bersama-sama dalam satu visi dan misi memberantas maupun menindak tegas keberadaan KSP yang berpraktek laiknya rentenir. Kondisi tersebut telah banyak meresahkan masyarakat Batu. Katanya, juga tidak sedikit koperasi yang operasionalnya seperti perbankan.

“Kami harap pihak dinas maupun dewan bisa sinergi dan tegas memberantas karena selama ini sudah banyak masyarakat kita yang menjadi korban. Bunga yang mereka terapkan di luar kewajaran dan menyalahi asas dan tujuan adanya koperasi itu sendiri,” kata Endro.

Endro mengatakan sudah ada koperasi yang bertindak di luar asasnya yakni kegotong-royongan. Koperasi tersebut bertindak arogan dan melakukan lelang jaminan tanpa melalui prosedur yang ada. Bahkan koperasi diduga sudah memiliki tafsiran nilai jual objek jaminan untuk dikuasai maupun dijual kembali.

“Kami berharap Diskumdag untuk membuat Satgas khusus untuk mengawasi maupun monitoring KSP-KSP di Kota Batu yang berjalan layaknya rentenir. Masih ada orang yang melakukan praktek rentenir berkedok koperasi padahal praktek tersebut tanpa ada badan hukum jelas, dan bunganya luar biasa mencekik,” urainya.

Kepala Diskumdag Batu, Eko Suhartono menjelaskan akan memantau kembali sejumlah koperasi dan kinerjanya di kota Batu. Ia juga mengapresiasi adanya masukkan terkait keberadaan koperasi-koperasi di Kota Batu. Dikatakan Eko, selama ini pihaknya sudah melakukan upaya yang terbaik, seperti melakukan monitoring serta pembinaan.

“Masih banyak koperasi yang belum menjalankan AD-ART, serta Visi dan Misinya. Belum ada penetapan calon anggota menjadi anggota. Ada KSP yang belum membagikan sisa hasil usaha (SHU). Juga ada calon anggota domisilinya di luar Kota Batu,” kata Eko.

Seiring hal tersebut, pihaknya telah membuat draft pembentukan Satgas. Namun sejauh ini masih terkendala aturan. Oleh karenanya, Eko akan mengajukan usulan ke wali kota.

“Kami tidak bisa terus menunggu Perda karena bisa kelamaan. Kami akan mengajukan Perwali dan secepatnya akan kami upayakan,” ujar, Eko.

Eko juga menyampaikan, Diskumdag memiliki tahapan untuk mengatasi koperasi yang nakal yakni, dilakukan pembinaan, diberikan sanksi administrasi, hingga nantinya ada tindakan tegas apabila sudah terbukti salah.

“Yang jelas Satgas itu harus segera dibentuk dan kami sebenarnya sudah mengajukan, tinggal di bagian hukum karena harus ada cantolan landasan hukumnya,” akunya.