Presiden Amerika Serikat Donald Trump Minta Tes Virus Corona Dikurangi Agar Pasien Tidak Bertambah

SURYAMALANG.COM, Malang - Presiden Amerika Serikat Donald Trump perintahkan untuk perlambat tes virus corona agar angka penderita tidak bertambah. 

Perintah Donald Trump menuai banyak kecaman oleh sejumlah pihak, karena disaat banyak negara kian masif melakukan tes virus corona atau Covid-19, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump justru sebaliknya. 

Donald Trump menyatakan, dia sudah memerintahkan jajarannya agar tes virus corona bisa diperlambat.

Sebabnya dalam pandangannya, meningkatkan pemeriksaan malah berujung kepada semakin banyaknya kasus Covid-19 yang terkonfirmasi.

Melansi dari Artikel Kompas.com: " Trump Perintahkan Tes Virus Corona Diperlambat "

Secara sepihak, Trump mengklaim kenaikan kasus virus corona di beberapa negara bagian bisa dijelaskan dari semakin banyaknya tes.

Presiden berusia 74 Tahun ini tidak segan menyatakan kepada media tentang sebuah idenya untuk perlambat tes virus corona. 

Dalam kampanyenya di Tulsa, Oklahoma, presiden 74 tahun itu kepada kerumunan menyatakan bahwa tes seperti "pedang bermata dua".

Dilansir AFP Minggu (21/6/2020), AS merupakan negara yang paling parah terdampak oleh Covid-19, baik kasus positif maupun kematian.

Berdasarkan data dari situs Worldometers, Negeri "Uncle Sam" mencatatkan 2,3 juta penularan, dengan lebih dari 120.000 orang meninggal.

"Ini bagian buruknya: Ketika Anda memperluas tes, Anda akan menemukan lebih banyak kasus dan infeksi," ujar sang presiden dalam pidatonya.

"Jadi saya mengatakan kepada tim saya untuk 'memperlambatnya'. Pemeriksaan tetap dilakukan seperti biasa," ujar presiden dari Republik itu.

Tidak diketahui apakah sang presiden tengah bercanda kepada para pendukungnya, atau malah dia serius untuk memperlambat tes.

Seorang pejabat Gedung Putih mengemukakan, ucapan presiden ke-45 AS tersebut adalah lelucon bagi media yang memberikan laporan ngawur.

"Kami memimpin di dunia dalam urusan tes, di mana kami bangga sudah memeriksa lebih dari 25 juta orang," jelas pejabat anonim tersebut.