3 Aspek Kebijakan Pemerintah di Era New Normal, Mulai Diskon Bayar Pajak & Gratis Pembayaran Listrik

SURYAMALANG.COM - Berikut 3 aspek kebijakan yang akan diterapkan saat memasuki new normal.

Kini beberapa wiliyah akan memasukin masa new normal, bahkan ada yang sudah memasuki new normal.

Aktivitas produtif kembali telah diumumkan pemerintah guna mempertahankan ekonomi.

Pelonggaran aktivitas tetap dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan baru.

Seperti aturan new normal di tempat perbelanjaan, di perkantoran, dan masih banyak lagi.

Melansir Kompas.com: Siapkan "New Normal", Pemerintah Terus Fokus pada 3 Aspek Kebijakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengambil 3 aspek kebijakan yang berfokus pada tiga aspek yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara web seminar (Webinar) bertajuk Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective, Sabtu (27/06/2020).

Menurut dia, kebijakan itu dilakukan agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan protokol kesehatan dapat dijalankan secara maksimal.

"Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak melakukan lockdown, melainkan membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.

"Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, imbuh Menteri Tjahjo Kumolo.

Dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) itu, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit.

"Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya," ujar Menpan RB.

Pemerintah turut memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada Agustus, pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal atau tatanan normal baru.

Kemudian, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibu Kota.

"Tujuan program tersebut untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu," jelasnya.

Penerima manfaat program itu meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, serta panti jompo dan panti sosial lainnya.

“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19, beberapa agenda besar seperti
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda karena dinilai berisiko
memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang”, imbuh Nurliah.

Pengendalian Covid-19 di negara lain.

Webinar tersebut juga menghimpun pakar-pakar dari Asia Pasifik untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan Covid-19 di negara masing-masing.

Mulai dari Korea Research Institute for Local Administration Young Hoon Ahn. Menurut dia, salah satu upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Korea Selatan dengan membuat smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid-19.

Menurut dia, kinerja sistem itu didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah memperbaharui alat tes rapid Polymerase Chain Reaction (PCR), sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit.

Alat itu lebih cepat dari sebelumnya yang harus menunggu 6jam. Selain itu, Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smartphone," imbuh Young Hon Ahn.

Lain halnya dengan Korsel, Eva Tuzon dari Kementerian Reformasi Agraria Ministry of Agrarian
Reform mengatakan, Pemerintah Filipina menerapkan Program Recover as One.

"Program ini untuk mempersiapkan new normal dengan berfokus pada program fiskal, pertanian dan perikanan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.

Beralih ke India, Director, Information and Communication, Vasanthi Rajendran menjelaskan, Pemerintah India secara intensif melacak masyarakat yang telah melakukan kontak dan dibuat semacam peta untuk memudahkan pemerintah mengontrol penyebaran Covid-19.

Selanjutnya, Shahbaz Hossein dari Kementerian Pembangunan Desa (Ministry of Rural
Development) mengatakan, Pemerintah Iran tengah gencar mengampanyekan We Stay at Home atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah sebagai upaya penanganan Covid-19