Anggaran Perlindungan Anak di Desa Tulungagung Terkendala Pandemi Corona, Cuma 34 Desa

SURYAMALANG.COM | TULUNGAGUNG - Penganggaran perlindungan anak di tingkat desa terkendala pandemi corona. Sebab, anggaran keuangan desa lebih banyak dipakai untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Eko Asistono, mengatakan dari 257 desa di Tulungagung, hanya 34 desa yang sudah mengalokasikan anggaran perlindungan anak.

"Banyak anggaran yang harus dialihkan ke penanganan Covid-19. Jadi belum banyak yang menganggarkan," terang Eko, Kamis (16/7/2020).

Sebelumnya Pemkab Tulungagung telah mengamanatkan setiap desa mengalokasikan anggaran, untuk program perlindungan anak.

Karena itu Eko berharap, tahun 2021 bisa menjadi memontum menjalankan program ini.

Alokasi anggaran ini sebagai bukti kepedulian pemerintah desa, untuk melindungi anak-anak di wilayahnya.

"Besarannya tidak kami patok dan tidak ada sanksi. Tapi ini rasa manusiawi kita karena masalah anak sangat luar biasa," ujar Eko.

Diakui Eko, banyak kepala desa yang tidak paham masalah perlindungan anak.

Bahkan mereka tidak tahu jika Tulungagung mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Karena itu DPMD meluncurkan program Gerak Gencar, kependekan dari Gerakan Desa Ramah Anak Untuk Mewujudkan Generasi Cerdas.

"Ke depan akan kami seragamkan di setiap desa," tandas Eko.

Diresktur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung, Winny Isnaeni pengapresiasi kepedulian 34 desa itu.

Menurutnya meski masih sedikit, namun jumlah itu sudah lebih baik dibanding wilayah lain di Jawa Timur.

Dari anggaran itu, nantinya akan diwujudkan program perlindungan anak menyesuaikan kondisi masing-masing desa.

"Kalau misalnya desa bingung, bisa konsultasi ke LPA atau ke ULT PSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif)," terang Winny.

Namun yang menggembirakan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bertambah pesat.

Dari dua PATBM, kini sudah bertambah menjadi 16 PATBM yang bisa diandalkan.

PATBM memaksimalkan fungsi perlindungan anak di tingkat desa, sesuai kondisi masing-masing desa.

"Rencananya akan kami serentakkan (pembentukan PATBM)," pungkas Winny.