Kota Malang Sudah UHC, BPJS Kesehatan Kebut Penyaluran Kartu JKN KIS

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Malang sedang mengebut penyaluran kartu JKN KIS bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemkot Malang.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terdistribusi semuanya,” ujar Dina Diana Permata, Kepala BPJS Malang, Sabtu (19/7/2020).

Menurutnya, distribusi kartu JKN KIS kepada para peserta memang terkendala karena sejumlah hal.

Salah satunya, adalah lockdown lokal di kampung-kampung akibat Covid-19.

“Kami untuk pencetakan kartu itu pakai pihak ketiga. Dari pihak ketiga menyampaikan ke kami distribusi terganggu karena PSBB di kampung-kampung,” katanya.

Sebenarnya, kata Dina, para peserta PBI dari Pemkot Malang tak harus menunjukkan kartu JKN KIS saat ingin mengakses layanan kesehatan.

Sebab sistem BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

“Jadi bisa kok sebenarnya tinggal menyebut berapa NIK-nya. Nanti dicek apakah sudah terbit nomor kartunya atau belum. Kalau sudah terbit maka bisa dapat akses,” ujarnya.

Terkait jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Pemkot Malang, Dina menyebut totalnya adalah sebesar Rp 9 miliar setiap bulan.

Jumlah itu bisa bertambah karena Dinas Kesehatan Kota Malang terus melakukan verifikasi agar universal health coverage (UHC) kota setempat bisa sampai 100 persen.

“Sampai saat ini data kami sudah 96,22 persen. Sisanya sedang proses verifikasi data di Dinas Kesehatan,” terangnya.

Sebagai informasi, per 1 Mei 2020 Kota Malang telah mencapai UHC.

Artinya, lebih dari 95 persen penduduk kota tersebut sudah terdaftar dalam kepesertaan JKN KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Dari total penduduk, sebanyak 223.501 jiwa mendapat bantuan iuran yang bersumber dari APBD Kota Malang