Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu Mulai Dicairkan di Madiun, Seiring Seremoni Oleh Presiden Jokowi

Penulis : Rahardian Bagus , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dilakukan mulai Kamis (27/8/2020) .

Pencairan batch 1 oleh Presiden Joko Widodo dilaksanakan secara virtual diikuti seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kantor cabang di Madiun.

Kepala Cabang BJPS Ketenagakerjaan Madiun, Tito Hartono, mengatakan, pihaknya mengundang lima perwakilan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Madiun, untuk menerima bantuan secara simbolik.

Empat perwakilan peserta BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan BSU dua bulan sebesar Rp 1,2 juta. BSU diserahkan langsung secara simbolik oleh Tito.

"Hari ini Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun menyerahkan kemanfaatan kepada lima orang dari lima badan usaha. Ada dari lima jenis segmen pekerjaan, ada di bidang kesehatan, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan pabrik. Mereka mewakili pekerja yang mendapat bantuan," kata Tito kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Tito menjelaskan, pada penyerahan BSU gelombang pertama diberikan untuk 2,5 juta pekerja secara nasional.

Tito mengaku tidak tahu persis jumlah peserta penerima BSU di wilayah kerja BPJS Cabang Madiun, sebab data langsung dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan pusat.

"Kami memang mendapatkan data dari kantor pusat kami, jadi sifatnya ini adalah data sampling, mengenai jumlahnya pada batch pertama ini kami belum tahu, karena semua data yang dilakukan penyerahan ini merupakan di tingkat pusat, melalui BPJS Ketenagakerjaan ke kementrian terkait," kata Tito.

Ia menuturkan, BPJS di tiap cabang daerah diberi kewenangan sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menghimpun data berupa pemutakhiran data rekening bank.

Verifikasi dan validasi dilakukan secara bertingkat, penerima harus sesuai dengan Permenaker no 14 tahun 2020, dan juga validitas bank penerima bantuan.

Ia menuturkan, data terakhir di wilayah kerja Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Madiun terdapat 35 peserta yang mendaftar.

Dari jumlah tersebut 69 di antaranya tidak valid.

"Karena di Madiun masih ditemukan ada sekitar 69 data yang memang tidak valid, tidak validnya itu mereka menggunakan nomor rekening orangtua, suami atau istrinya. Sehingga secara sistem antara nama calon penerima dengan bank yang dilaporkan ke kami tidak ada kesesuaian sehingga itu dianggap tidak valid," jelasnya.

Untuk diketahui, sebagai wujud komitmen pemerintah BSU gelombang pertama ditunaikan, Kamis (27/8/2020).

Acara penyerahan dilaksanakan secara virtual, dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima para perwakilan pekerja di Istana Negara dan memberikan BSU gelombang pertama untuk 2,5 juta pekerja secara simbolis.

BSU ini diterima oleh 20 orang perwakilan dari pekerja kategori Penerima Upah (PU) dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, dan juga secara live streaming bersama 495 perwakilan pekerja dari seluruh Indonesia.

Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 2,5 juta pekerja ini merupakan gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh BPJAMSOSTEK.

Gelombang berikutnya untuk transfer dana BSU akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” tutur Agus.

“Seperti kami sampaikan sebelumnya, agar BSU ini tepat sasaran, kami melakukan validasi berlapis sebanyak 3 tahap,” tambahnya.

Sampai dengan Rabu, (26/8/2020), total nomor rekening yang diterima BPJAMSOSTEK mencapai 13,8 juta. Dari jumlah tersebut data nomor rekening tervalidasi mencapai 10,8 juta data.

“Terkait dengan proses validasi yang cukup detail ini, kami minta kepada perusahaan untuk segera, baik yang belum mengirimkan maupun yang melakukan konfirmasi ulang, agar mengirimkan kepada kami paling lambat tanggal 31 Agustus 2020,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja rumah tangga para pekerja.

“Bantuan gaji ini diberikan kepada pekerja pada perusahaan yang tertib, yang rajin membayar iuran BPJAMSOSTEK setiap bulannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh, selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Jokowi.

“Kita harapkan ini tahap awal 2,5 juta pekerja, dan sisanya sampai 15,7 juta selesai di bulan September mendatang,” tambahnya.

Jokowi menyebutkan bahwa pekerja yang hadir di Istana Negara hari ini dari beragam profesi.

Mulai dari pekerja honorer termasuk guru honorer dan petugas pemadam kebakaran honorer, karyawan hotel, tenaga medis perawat, petugas kebersihan, komplit.

“Siapapun yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara aktif sampai bulan Juni, itu akan diberikan bantuan pekerja,” terang Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa subsidi ini diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“BSU yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia ini menjadi salah satu nilai tambah menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Tentunya upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat pekerja. Kami terus mengimbau kepada perusahaan agar selalu mendukung dan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya,"pungkas Agus.